Apakah Ada Aturan Mengenai Kenaikan Upah?

Aturan Kenaikan Upah di Indonesia: Apakah Ada Aturan Mengenai Kenaikan Upah?

Apakah ada aturan mengenai kenaikan upah? – Kenaikan upah merupakan isu krusial bagi pekerja dan pengusaha. Memahami aturan yang berlaku bukan sekadar formalitas, melainkan kunci keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini akan melindungi hak pekerja dan memastikan keberlanjutan bisnis bagi pengusaha. Artikel ini akan membahas secara komprehensif aturan kenaikan upah di Indonesia, memberikan gambaran umum tentang regulasi yang berlaku dan implikasinya.

Table of Contents

Di Indonesia, pengaturan upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Sistem penetapan upah minimum regional bervariasi berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Proses penetapannya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Kompleksitas regulasi ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan tantangan bagi semua pemangku kepentingan.

Pertanyaan mengenai aturan kenaikan upah memang kompleks, tergantung banyak faktor seperti kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi. Namun, sebelum membahas detailnya, ada hal penting yang perlu dipertimbangkan bagi perusahaan yang baru berdiri, yaitu urusan perizinan usaha. Setelah PT resmi berdiri, langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan operasional yang lengkap, seperti yang dijelaskan di sini: Izin usaha apa saja yang diperlukan setelah PT berdiri?

. Kelengkapan perizinan ini penting, karena keuangan perusahaan yang sehat dan tertib administrasi menjadi dasar pertimbangan yang kuat saat membahas kebijakan kenaikan upah karyawan nantinya. Jadi, selain fokus pada aturan kenaikan upah, pengurusan izin usaha juga tak kalah penting untuk perkembangan perusahaan.

Tujuan artikel ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang aturan kenaikan upah di Indonesia, mencakup proses penetapan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan implikasi bagi pekerja dan pengusaha.

Dasar Hukum Kenaikan Upah

Regulasi kenaikan upah di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang upah minimum, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan upah. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan daerah juga berperan penting dalam menentukan besaran dan mekanisme kenaikan upah. Peraturan-peraturan ini memberikan pedoman yang lebih spesifik dan terukur terkait implementasi kenaikan upah di berbagai wilayah di Indonesia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Upah

Beberapa faktor turut menentukan besaran kenaikan upah. Faktor-faktor tersebut tidak hanya mempertimbangkan inflasi, tetapi juga produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah cenderung memiliki kenaikan upah yang lebih moderat dibandingkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang tinggi. Perhitungan yang cermat dan komprehensif atas faktor-faktor ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Inflasi
Pertumbuhan ekonomi
Produktivitas pekerja
Kebutuhan hidup layak

Proses Penetapan Kenaikan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia melibatkan proses musyawarah yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Hasil musyawarah kemudian dirumuskan dalam suatu keputusan pemerintah yang mengikat secara hukum. Terdapat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa untuk memastikan implementasi aturan berjalan dengan lancar dan adil.

Implikasi Kenaikan Upah bagi Pekerja dan Pengusaha

Kenaikan upah memiliki implikasi yang signifikan bagi pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, kenaikan upah meningkatkan daya beli dan kesejahteraan. Sementara bagi pengusaha, kenaikan upah dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kenaikan upah dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompetitif. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Pihak	Implikasi Positif	Implikasi Negatif
Pekerja	Peningkatan daya beli, kesejahteraan	Potensi PHK jika perusahaan kesulitan
Pengusaha	Peningkatan produktivitas, motivasi pekerja	Peningkatan biaya produksi, penurunan profitabilitas

Dasar Hukum Kenaikan Upah

Kenaikan upah merupakan isu krusial yang menyangkut kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi. Regulasi yang mengatur kenaikan upah, khususnya upah minimum, berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemahaman yang baik terhadap dasar hukum kenaikan upah sangat penting bagi semua pihak yang terlibat.

Aturan kenaikan upah memang beragam, tergantung kebijakan perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa bentuk badan usaha juga berpengaruh. Misalnya, jika Anda bekerja di perusahaan besar yang berbentuk PT, kebijakannya mungkin berbeda dengan firma, karena struktur kepemilikan dan tanggung jawabnya berbeda—untuk memahami perbedaannya, silahkan baca artikel ini: Apa perbedaan PT dengan firma?. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana hal tersebut mempengaruhi aturan kenaikan upah yang berlaku di tempat kerja masing-masing.

Peraturan Perundang-undangan tentang Kenaikan Upah Minimum

Di Indonesia, penetapan upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. UU ini menetapkan bahwa upah minimum harus memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Peraturan-peraturan tersebut juga memuat mekanisme penetapan upah minimum yang melibatkan berbagai pihak.

Poin-Poin Penting dalam Penetapan Upah Minimum

Beberapa poin penting dalam peraturan perundang-undangan terkait penetapan upah minimum meliputi: penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar perhitungan, mekanisme perundingan antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, serta batasan-batasan hukum terkait penyesuaian upah minimum setiap tahunnya. Proses penetapan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Upah Minimum Beberapa Tahun Terakhir

Data upah minimum berikut merupakan contoh ilustrasi dan perlu diverifikasi dengan sumber resmi. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tren kenaikan upah minimum di beberapa tahun terakhir. Perlu diingat bahwa angka-angka ini bisa berbeda tergantung daerah dan jenis pekerjaannya.

Tahun	Upah Minimum (Contoh: Jakarta)	Persentase Kenaikan	Sumber Peraturan
2020	Rp 4.276.000	–	Peraturan Gubernur DKI Jakarta
2021	Rp 4.453.000	4.1%	Peraturan Gubernur DKI Jakarta
2022	Rp 4.641.000	4.2%	Peraturan Gubernur DKI Jakarta
2023	Rp 4.901.000	5.6%	Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum melibatkan tiga pihak utama: pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan kerangka hukum dan metodologi perhitungan. Serikat pekerja memperjuangkan kepentingan pekerja agar upah minimum mencerminkan kebutuhan hidup layak. Pengusaha mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban upah.

Pertanyaan mengenai aturan kenaikan upah memang sering muncul, terutama bagi karyawan. Hal ini seringkali berkaitan dengan kondisi perusahaan, misalnya, apakah perusahaan sedang mengalami pertumbuhan pesat atau justru sedang dalam proses restrukturisasi, bahkan mungkin terlibat dalam proses Apa itu merger dan akuisisi? yang bisa berdampak pada kebijakan penggajian. Setelah proses tersebut, kebijakan perusahaan terkait kenaikan upah mungkin akan berubah.

Jadi, aturan kenaikan upah sebenarnya tidak tunggal dan sangat bergantung pada kondisi spesifik perusahaan masing-masing.

Prosesnya biasanya melibatkan survei kebutuhan hidup layak, perundingan tripartit (pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha), dan akhirnya penetapan upah minimum oleh pemerintah daerah.

Perbedaan Upah Minimum dan Upah Berdasarkan Kesepakatan

Upah minimum merupakan batas bawah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Upah berdasarkan kesepakatan (yang tercantum dalam perjanjian kerja) dapat lebih tinggi dari upah minimum, tergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Kesepakatan ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab pekerjaan.

Upah minimum bersifat wajib dan mengikat, sementara upah berdasarkan kesepakatan bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Upah

Kenaikan upah, khususnya upah minimum, merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kemampuan perusahaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan kebijakan upah yang efektif dan berkeadilan.

Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum

Beberapa faktor ekonomi secara signifikan mempengaruhi penetapan upah minimum. Inflasi, misalnya, merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan mengurangi daya beli pekerja jika upah tidak disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi juga berperan penting; ekonomi yang tumbuh pesat umumnya mampu menampung kenaikan upah tanpa terlalu mengganggu daya saing.

Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum memaksa penyesuaian upah agar daya beli pekerja tetap terjaga.
Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang kuat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa mengorbankan daya saing.
Produktivitas: Peningkatan produktivitas pekerja dapat mendukung kenaikan upah karena perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang sama atau bahkan lebih rendah.

Kondisi Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum

Aspek sosial dan budaya juga ikut menentukan besaran upah minimum. Tingkat kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat, dan norma sosial di suatu daerah akan mempengaruhi harapan dan tuntutan upah yang layak. Perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan perbedaan besaran upah minimum antar daerah.

Pertanyaan mengenai aturan kenaikan upah memang sering muncul, terutama terkait kewenangan yang menentukannya. Hal ini seringkali berkaitan erat dengan struktur perusahaan, khususnya peran direksi dan komisaris dalam pengambilan keputusan. Untuk memahami lebih lanjut tentang wewenang tersebut, ada baiknya kita melihat bagaimana proses mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris , karena mereka yang memiliki peran signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terkait kenaikan upah karyawan.

Dengan memahami proses tersebut, kita bisa lebih jelas melihat bagaimana aturan kenaikan upah diatur dan diterapkan dalam sebuah perusahaan.

Tingkat Kehidupan: Upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup di suatu daerah, mempertimbangkan biaya hidup, seperti perumahan, makanan, dan transportasi.
Norma Sosial: Nilai-nilai sosial dan budaya setempat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap upah yang layak dan adil.
Ketimpangan Pendapatan: Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum.

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Upah

Kemampuan perusahaan untuk membayar upah juga menjadi pertimbangan penting. Faktor-faktor seperti profitabilitas, struktur biaya, dan daya saing perusahaan perlu dipertimbangkan agar kenaikan upah tidak membebani perusahaan secara berlebihan dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan investasi.

Profitabilitas Perusahaan: Perusahaan yang menguntungkan cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar upah yang lebih tinggi.
Struktur Biaya Operasional: Struktur biaya operasional perusahaan akan mempengaruhi kemampuannya untuk menyerap kenaikan upah.
Daya Saing Global: Kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar global.

Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Perekonomian dan Lapangan Kerja

Kenaikan upah minimum berdampak ganda terhadap perekonomian dan lapangan kerja. Di satu sisi, kenaikan upah meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perusahaan mungkin mengurangi jumlah pekerja atau menaikkan harga barang dan jasa untuk mengimbangi kenaikan biaya upah. Dampak sebenarnya bergantung pada berbagai faktor, termasuk elastisitas permintaan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan beradaptasi.

Aturan kenaikan upah memang kompleks, bergantung pada berbagai faktor seperti kinerja perusahaan dan peraturan pemerintah. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, perlu diingat bahwa untuk mengelola perusahaan dengan baik, termasuk dalam hal penggajian, Anda perlu memiliki NPWP yang sah. Untuk itu, silahkan cek panduan lengkapnya di sini: Bagaimana cara mendapatkan NPWP untuk PT?

. Dengan NPWP yang terdaftar, proses administrasi keuangan perusahaan, termasuk perencanaan kenaikan upah, akan jauh lebih mudah dan tertib. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, aturan kenaikan upah memang perlu dipelajari secara detail, sesuai dengan skala dan jenis usaha Anda.

Dampak Positif	Dampak Negatif
Peningkatan daya beli masyarakat	Peningkatan harga barang dan jasa
Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Penurunan lapangan kerja di beberapa sektor
Meningkatnya kualitas hidup pekerja	Berkurangnya investasi dan ekspansi bisnis

Contoh Kasus Kenaikan Upah Minimum dan Dampaknya, Apakah ada aturan mengenai kenaikan upah?

Sebagai contoh, kenaikan upah minimum di suatu daerah industri garmen dapat meningkatkan daya beli pekerja, sehingga mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, beberapa perusahaan kecil mungkin kesulitan menyesuaikan diri, sehingga terpaksa mengurangi jumlah pekerja atau menaikkan harga produk. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan ini.

Prosedur Kenaikan Upah

Kenaikan upah merupakan hal krusial bagi pekerja dan perusahaan. Proses penetapannya melibatkan berbagai tahapan dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang prosedur ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses dan menghindari potensi konflik.

Langkah-Langkah Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum melibatkan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan secara sistematis. Proses ini melibatkan perhitungan, konsultasi, dan pengumuman resmi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan upah minimum yang ditetapkan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial.

Pengumpulan data: Data mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak dikumpulkan dan dianalisis.
Perhitungan: Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan perhitungan untuk menentukan besaran upah minimum yang proporsional.
Konsultasi: Hasil perhitungan dibahas dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan pekerja dan pengusaha.
Pengumuman: Upah minimum yang telah disepakati diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penetapan Upah Minimum

Pemerintah daerah memegang peran vital dalam proses penetapan upah minimum. Mereka berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas untuk memastikan proses berjalan dengan adil dan transparan. Keterlibatan pemerintah daerah menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan hak pekerja.

Memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha.
Mengawasi pelaksanaan penetapan upah minimum.
Menetapkan upah minimum sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait upah minimum.

Alur Proses Penetapan Upah Minimum

Berikut ini ilustrasi alur proses penetapan upah minimum yang dapat divisualisasikan dalam flowchart. Proses ini menggambarkan alur kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai kesepakatan upah minimum.

[Diagram flowchart dapat digambarkan sebagai berikut: Mulai -> Pengumpulan Data -> Perhitungan Upah Minimum -> Konsultasi Tripartit (Pemerintah, Pekerja, Pengusaha) -> Revisi (jika perlu) -> Penetapan Upah Minimum -> Pengumuman Resmi -> Selesai]

Contoh Prosedur Pengajuan Kenaikan Upah Karyawan

Prosedur pengajuan kenaikan upah bagi karyawan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, umumnya melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan proses yang transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Karyawan mengajukan permohonan kenaikan upah secara tertulis kepada atasan langsung, disertai dengan alasan dan bukti pendukung kinerja.
Atasan langsung mengevaluasi kinerja dan kontribusi karyawan.
Usulan kenaikan upah dibahas oleh tim manajemen atau departemen SDM.
Keputusan kenaikan upah disampaikan kepada karyawan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Upah

Jika terjadi sengketa terkait upah, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil, menghindari proses hukum yang panjang dan berbelit.

Negosiasi langsung antara pekerja dan pengusaha.
Mediasi oleh pihak ketiga yang netral.
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga yang mengikat.
Proses hukum melalui pengadilan hubungan industrial.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Aturan kenaikan upah seringkali menimbulkan pertanyaan dan kebingungan bagi pekerja dan pengusaha. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini sangat penting untuk memastikan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Berikut ini beberapa pertanyaan umum beserta jawabannya yang diharapkan dapat memberikan pencerahan.

Kemampuan Perusahaan Membayar Upah Minimum

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar upah minimum. Dalam situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan terbukti tidak mampu membayar upah minimum, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Hal ini biasanya memerlukan negosiasi dan mungkin melibatkan intervensi dari pihak berwenang terkait ketenagakerjaan.

Perlu diingat bahwa ketidakmampuan membayar upah minimum bukanlah alasan yang otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban. Proses negosiasi dan solusi alternatif harus dijalani, dan pengawasan ketat dari instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Solusi alternatif bisa berupa penjadwalan pembayaran bertahap, atau skema lain yang disepakati bersama dan disetujui oleh pihak berwenang.

Sanksi Pelanggaran Aturan Upah Minimum

Perusahaan yang melanggar aturan upah minimum akan menghadapi sanksi administratif dan bahkan sanksi pidana. Jenis dan beratnya sanksi bergantung pada tingkat pelanggaran dan sejarah kepatuhan perusahaan.

Pertanyaan	Jawaban
Apa sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan upah minimum?	Sanksi dapat berupa denda, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus yang parah, bahkan dapat berujung pada tuntutan pidana.

Pengajuan Kenaikan Upah di Luar Upah Minimum

Karyawan berhak mengajukan kenaikan upah di luar upah minimum yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya didasarkan pada kinerja, pengalaman, dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Proses pengajuannya biasanya melalui jalur internal perusahaan, seperti melalui atasan langsung atau departemen SDM.

Proses pengajuan kenaikan upah ini biasanya melibatkan pembahasan kinerja, target yang telah dicapai, dan perbandingan dengan standar gaji di industri yang sama. Bukti-bukti kinerja yang kuat sangat penting dalam mendukung pengajuan kenaikan upah. Perusahaan yang baik akan memiliki sistem evaluasi kinerja yang transparan dan adil.

Perselisihan Mengenai Upah

Jika terjadi perselisihan mengenai upah antara karyawan dan perusahaan, mediasi atau arbitrase dapat menjadi jalan keluar. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral. Sementara arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa melalui keputusan pengadil (arbiter) yang mengikat kedua belah pihak.

Perhitungan Upah Lembur

Perhitungan upah lembur juga seringkali menimbulkan pertanyaan. Secara umum, upah lembur dihitung berdasarkan upah pokok per jam dikalikan dengan faktor perkalian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor perkalian ini biasanya lebih besar dari 1, misalnya 1.5 untuk lembur hari biasa dan 2 untuk lembur hari libur.

Dampak Kenaikan Upah Minimum

Kenaikan upah minimum memiliki dampak positif dan negatif bagi pekerja dan pengusaha. Secara umum, kenaikan upah minimum akan meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, kenaikan upah minimum juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi pengusaha, sehingga berpotensi mengurangi keuntungan dan bahkan dapat menyebabkan PHK jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Ilustrasi dampak positif: peningkatan daya beli masyarakat akan merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga produktivitas meningkat. Ilustrasi dampak negatif: perusahaan kecil dan menengah mungkin akan kesulitan bersaing, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional.