Batasan Jenis Usaha yang Dapat Dilakukan PT?

Batasan Usaha Perusahaan Terbatas (PT)

Apakah ada batasan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh PT? – Mendirikan sebuah perusahaan adalah langkah besar, dan memilih bentuk badan usaha yang tepat sangat krusial. Bagi mereka yang memilih Perusahaan Terbatas (PT), memahami batasan jenis usaha yang dapat dijalankan menjadi kunci keberhasilan. Ketidaktahuan akan hal ini bisa berujung pada masalah hukum dan operasional yang rumit di kemudian hari. Artikel ini akan mengupas tuntas batasan-batasan tersebut, memberikan gambaran jelas tentang jenis usaha yang diperbolehkan dan yang sebaiknya dihindari oleh sebuah PT.

Table of Contents

Memahami batasan usaha PT bukan hanya sekadar formalitas legal, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. Dengan mengetahui batasan ini, perusahaan dapat merencanakan kegiatan usahanya secara efektif, meminimalisir risiko hukum, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnisnya. Kejelasan batasan usaha juga akan memudahkan perusahaan dalam hal perencanaan pajak dan pengelolaan aset.

Jenis Usaha yang Diperbolehkan PT

Secara umum, PT diperbolehkan menjalankan berbagai macam jenis usaha, selama sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah disusun dan terdaftar. Hal ini memberikan fleksibilitas yang cukup besar bagi para pemilik PT dalam mengembangkan bisnisnya. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Singkatnya, tidak ada batasan jenis usaha yang terlalu ketat untuk PT, kecuali yang melanggar hukum. Anda bisa mendirikan berbagai macam usaha, termasuk bisnis hiburan. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul, apakah lokasi usaha berpengaruh? Misalnya, jika Anda ingin menggunakan virtual office, apakah itu memungkinkan untuk bisnis hiburan? Untuk menjawabnya, silahkan cek informasi lengkapnya di sini: Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis hiburan?

. Kesimpulannya, fleksibilitas PT dalam jenis usaha yang dijalankan cukup luas, selama memenuhi regulasi yang berlaku.

Usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam AD/ART. Misalnya, jika AD/ART mencantumkan bidang usaha perdagangan umum, maka PT tersebut dapat menjalankan berbagai aktivitas perdagangan, seperti impor, ekspor, dan distribusi barang.
Usaha yang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk peraturan terkait perizinan usaha, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Usaha yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya, PT tidak diperbolehkan menjalankan usaha yang terkait dengan perdagangan narkotika, senjata api ilegal, atau kegiatan yang merugikan masyarakat.

Jenis Usaha yang Dilarang atau Dibatasi untuk PT

Meskipun memiliki fleksibilitas yang cukup luas, PT tetap memiliki batasan dalam menjalankan jenis usaha tertentu. Beberapa jenis usaha mungkin memerlukan perizinan khusus atau bahkan dilarang sama sekali bagi PT.

Usaha yang memerlukan izin khusus. Beberapa jenis usaha, seperti pertambangan, perkebunan besar, dan industri tertentu, memerlukan izin khusus dari pemerintah. PT harus memenuhi semua persyaratan dan prosedur perizinan sebelum memulai usaha tersebut.
Usaha yang melanggar hukum. PT tidak diperbolehkan menjalankan usaha yang melanggar hukum, seperti penipuan, penggelapan, atau pencucian uang. Pelanggaran hukum dapat berakibat pada sanksi pidana dan perdata bagi PT dan para pemegang sahamnya.
Usaha yang bersifat terbatas. Ada beberapa jenis usaha yang secara khusus dibatasi atau hanya diperbolehkan bagi badan usaha tertentu. Contohnya, usaha perbankan dan asuransi memiliki regulasi yang sangat ketat dan hanya dapat dijalankan oleh badan usaha yang memenuhi syarat khusus.

Pertimbangan Hukum dan Praktis dalam Memilih Jenis Usaha PT

Memilih jenis usaha yang tepat untuk PT bukan hanya soal legalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis dan strategi bisnis. Memahami pasar, kemampuan sumber daya, dan risiko bisnis sangat penting. Konsultasi dengan ahli hukum dan konsultan bisnis sangat disarankan untuk memastikan pilihan jenis usaha yang tepat dan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah PT yang berencana beroperasi di bidang teknologi informasi mungkin perlu mempertimbangkan peraturan terkait perlindungan data dan hak cipta. Sementara PT yang bergerak di bidang manufaktur harus memperhatikan regulasi lingkungan dan keselamatan kerja. Kejelian dalam menganalisis aspek legal dan praktis ini akan meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang kesuksesan bisnis.

Singkatnya, tidak ada batasan jenis usaha yang terlalu spesifik untuk PT, kecuali yang dilarang undang-undang. Anda bisa mendirikan PT untuk berbagai macam usaha, termasuk bisnis akuntansi. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul, bagaimana jika kantornya virtual? Nah, untuk menjawab itu, silakan cek artikel ini: Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis akuntansi?.

Kesimpulannya, fleksibilitas PT dalam memilih jenis usaha cukup luas, sehingga penggunaan virtual office pun menjadi pilihan yang memungkinkan, tergantung pada pengaturan dan peraturan yang berlaku.

Jenis Usaha yang Diperbolehkan PT

Perusahaan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjalankan berbagai jenis usaha. Namun, pemahaman yang tepat mengenai jenis usaha yang diperbolehkan dan persyaratannya sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan hukum. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan oleh PT.

Secara umum, PT dapat menjalankan hampir semua jenis usaha yang legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan ini memberikan kesempatan luas bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka dalam berbagai sektor.

Secara umum, PT memiliki fleksibilitas cukup luas dalam jenis usaha yang dijalankan. Namun, ada beberapa jenis usaha yang mungkin memerlukan izin khusus atau regulasi tambahan. Pertanyaan terkait lokasi usaha pun sering muncul, misalnya, apakah pemilihan alamat virtual berpengaruh? Hal ini relevan dengan pertanyaan: Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis keuangan?.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan memberikan gambaran lebih jelas terkait batasan operasional PT, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan kepatuhan regulasi. Intinya, meski PT punya keleluasaan, tetap ada aturan yang perlu diperhatikan agar operasional bisnis tetap sesuai jalur hukum.

Jenis Usaha yang Umum Dilakukan PT

Berikut tabel yang merangkum beberapa jenis usaha yang umum dilakukan oleh PT, beserta contoh dan ketentuan khusus:

Jenis Usaha	Deskripsi Singkat	Contoh	Ketentuan Khusus
Perdagangan	Kegiatan jual beli barang dagang.	PT yang menjual pakaian, elektronik, atau bahan bangunan.	Izin usaha perdagangan, NPWP, dan izin lainnya yang relevan.
Jasa	Memberikan layanan atau keahlian tertentu kepada klien.	PT Konsultan, PT Jasa Pembersihan, PT Biro Perjalanan.	Izin usaha jasa tertentu (misal: izin praktik untuk konsultan), NPWP.
Industri Manufaktur	Memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang jadi.	PT yang memproduksi makanan, minuman, atau tekstil.	Izin usaha industri, izin lingkungan, standar kualitas produk.
Konstruksi	Melakukan pekerjaan konstruksi bangunan atau infrastruktur.	PT yang membangun gedung, jalan, atau jembatan.	Izin usaha konstruksi, sertifikasi tenaga kerja, jaminan kualitas.
Pertanian	Berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, atau peternakan.	PT yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit atau peternakan sapi.	Izin usaha pertanian, izin lahan, dan kepatuhan terhadap regulasi pertanian.

Perbedaan PT Jasa dan Perdagangan, Apakah ada batasan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh PT?

Perbedaan utama antara PT yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan terletak pada objek usahanya. PT perdagangan berfokus pada jual beli barang, sementara PT jasa berfokus pada pemberian layanan atau keahlian. PT perdagangan memerlukan manajemen persediaan barang, sedangkan PT jasa lebih menekankan pada manajemen sumber daya manusia dan keahlian. Contohnya, PT yang menjual mobil (perdagangan) akan fokus pada stok mobil, sedangkan PT yang menyediakan jasa perbaikan mobil (jasa) akan fokus pada keahlian mekanik dan ketersediaan alat.

Persyaratan Khusus untuk Jenis Usaha Tertentu

Beberapa jenis usaha memerlukan izin khusus di luar izin usaha umum. Misalnya, PT farmasi memerlukan izin edar obat dari BPOM, PT yang bergerak di bidang makanan dan minuman memerlukan izin PIRT atau sertifikasi halal, dan PT yang beroperasi di sektor keuangan memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Singkatnya, tidak ada batasan jenis usaha yang terlalu ketat bagi PT, kecuali yang dilarang secara hukum. Anda bisa menjalankan berbagai macam bisnis, termasuk franchise. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul, apakah lokasi usaha berpengaruh? Nah, terkait hal ini, baca selengkapnya di sini: Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis franchise? untuk memahami lebih lanjut bagaimana virtual office bisa memengaruhi operasional bisnis franchise Anda.

Kesimpulannya, fleksibilitas PT dalam jenis usaha yang dijalankan tetap luas, meskipun pemilihan lokasi kantor perlu pertimbangan matang.

Contoh Kasus PT yang Sukses di Berbagai Sektor

Banyak PT yang sukses di berbagai sektor. Sebagai contoh, di sektor teknologi informasi, ada PT Gojek yang sukses dalam layanan transportasi online dan berbagai layanan lainnya. Di sektor manufaktur, terdapat berbagai PT yang sukses memproduksi barang-barang ekspor. Di sektor perbankan, terdapat beberapa PT Bank yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan ini didasari oleh perencanaan bisnis yang matang, manajemen yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Jenis Usaha yang Dilarang atau Terbatas untuk PT

Perusahaan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki ruang lingkup usaha yang diatur oleh regulasi di Indonesia. Tidak semua jenis usaha dapat dijalankan oleh PT, beberapa jenis usaha bahkan dilarang atau dibatasi secara ketat. Memahami batasan ini penting bagi calon maupun pemilik PT agar terhindar dari sanksi hukum.

Singkatnya, tidak ada batasan jenis usaha yang secara spesifik dilarang untuk PT, kecuali yang melanggar hukum. Jadi, mau bisnis kuliner, teknologi, atau bahkan bisnis olahraga, semuanya bisa dijalankan. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul, bagaimana dengan efisiensi operasional? Misalnya, apakah praktis menggunakan virtual office, terutama jika Anda berencana memulai bisnis olahraga? Anda bisa cari tahu lebih lanjut di sini: Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis olahraga?

Kesimpulannya, fleksibilitas PT dalam jenis usaha yang dijalankan sangatlah luas, dan pilihan lokasi kantor seperti virtual office bisa menjadi pertimbangan strategis tersendiri.

Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional. Beberapa jenis usaha memerlukan perizinan khusus dan pengawasan yang lebih ketat karena potensi risikonya yang tinggi terhadap masyarakat atau lingkungan.

Jenis Usaha yang Dilarang atau Terbatas

Berikut beberapa contoh jenis usaha yang dilarang atau memiliki pembatasan khusus bagi PT di Indonesia. Daftar ini tidak bersifat lengkap dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perdagangan Narkotika dan Psikotropika: Usaha yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika sepenuhnya dilarang di Indonesia, termasuk bagi PT. Pelanggaran akan berujung pada sanksi pidana berat.
Perjudian: Seluruh bentuk perjudian dilarang keras di Indonesia. PT yang terlibat dalam kegiatan perjudian akan menghadapi sanksi hukum yang tegas, baik pidana maupun perdata.
Perdagangan Senjata Api Ilegal: Perdagangan senjata api tanpa izin merupakan kejahatan serius. PT yang terlibat akan menghadapi tuntutan hukum yang berat, termasuk pencabutan izin usaha dan hukuman penjara.
Usaha yang Merusak Lingkungan: PT yang menjalankan usaha yang berpotensi merusak lingkungan secara signifikan, tanpa izin dan tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup, dapat dikenai sanksi administrasi, denda, hingga pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Usaha yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual: PT yang melakukan pemalsuan produk atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan perdata dari pemegang hak kekayaan intelektual.

Konsekuensi Hukum Pelanggaran

Jika PT melakukan usaha yang dilarang atau melanggar ketentuan yang berlaku, konsekuensi hukumnya dapat sangat berat. Sanksi dapat berupa denda yang besar, pencabutan izin usaha, bahkan hukuman pidana bagi direksi dan komisaris PT yang bertanggung jawab.

Selain itu, PT juga dapat menghadapi gugatan perdata dari pihak yang dirugikan akibat kegiatan usaha yang ilegal tersebut. Reputasi perusahaan juga akan sangat terdampak negatif, sehingga sulit untuk beroperasi kembali.

Kemungkinan Perubahan Regulasi

Regulasi terkait jenis usaha yang diperbolehkan untuk PT berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pemerintah dapat memperketat atau melonggarkan aturan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Misalnya, perkembangan teknologi digital dapat memunculkan jenis usaha baru yang memerlukan regulasi khusus.

Perubahan regulasi ini biasanya dilakukan melalui revisi undang-undang atau peraturan pemerintah terkait.

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan hidup.” – (Contoh kutipan dari peraturan perundang-undangan, perlu diganti dengan kutipan yang akurat dan relevan dari peraturan yang berlaku).

Pertimbangan Hukum dan Regulasi: Apakah Ada Batasan Jenis Usaha Yang Dapat Dilakukan Oleh PT?

Mendirikan dan menjalankan PT di Indonesia tak lepas dari kerangka hukum yang mengatur operasionalnya, termasuk jenis usaha yang dapat dijalankan. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini krusial untuk memastikan kelancaran bisnis dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan jenis usaha PT.

Peran Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memegang peran sentral dalam mengatur dan mengawasi pendirian dan operasional PT, termasuk jenis usaha yang dapat dilakukan. Kemenkumham bertanggung jawab atas legalitas PT, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan izin usaha bagi PT yang memenuhi syarat. Mereka juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi bagi PT yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Peraturan Perundang-undangan Utama

Beberapa peraturan perundang-undangan utama yang mengatur jenis usaha PT di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, peraturan lain yang relevan mungkin juga berlaku tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, seperti peraturan sektoral dari kementerian terkait (misalnya, Kementerian Perdagangan untuk usaha perdagangan, Kementerian Kesehatan untuk usaha di bidang kesehatan, dan sebagainya). Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pendirian, modal, kegiatan usaha, hingga pembubaran PT.

Alur Proses Mendapatkan Izin Usaha untuk PT

Proses mendapatkan izin usaha untuk PT di Indonesia umumnya melibatkan beberapa tahapan. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan kompleksitasnya. Namun, secara umum, tahapan tersebut meliputi:

Pengajuan permohonan pendirian PT ke Kemenkumham.
Pengesahan akta pendirian PT oleh Kemenkumham.
Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak.
Pendaftaran dan pengurusan izin usaha lainnya yang relevan, seperti izin lokasi, izin operasional, dan izin-izin lainnya yang dibutuhkan berdasarkan jenis usaha yang akan dijalankan. Ini mungkin melibatkan berbagai instansi pemerintah, tergantung pada jenis usaha.
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara.

Ilustrasi Alur Perizinan Usaha PT

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah PT yang ingin menjalankan usaha restoran. Setelah menyelesaikan proses pendirian PT di Kemenkumham, mereka perlu mengurus NPWP. Selanjutnya, mereka harus mendapatkan izin usaha dari Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Setelah itu, mereka juga memerlukan izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk memastikan lokasi restoran sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir, mereka bisa mengurus SIUP di instansi yang berwenang. Setiap tahapan memerlukan dokumen-dokumen tertentu dan waktu pemrosesan yang bervariasi.

Sanksi Pelanggaran Regulasi

PT yang melanggar regulasi terkait jenis usaha dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis, pencabutan izin usaha, denda administratif, hingga sanksi pidana. Jenis dan berat sanksi akan bergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang dilanggar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

Pertanyaan Umum Mengenai Batasan Usaha PT

Memilih bentuk badan usaha yang tepat sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis. Perusahaan Terbatas (PT) menawarkan struktur legal yang kuat, namun memiliki batasan-batasan tertentu terkait jenis usaha yang dapat dijalankan. Pemahaman yang komprehensif mengenai batasan ini penting untuk menghindari masalah hukum dan operasional di masa mendatang. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering muncul seputar batasan usaha PT beserta jawabannya.

Pertanyaan dan Jawaban Umum Seputar Batasan Usaha PT

Berikut tabel yang merangkum pertanyaan dan jawaban umum terkait batasan usaha PT. Penjelasan lebih detail akan diberikan setelah tabel.

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada jenis usaha yang dilarang untuk PT?	Ya, ada beberapa jenis usaha yang memerlukan izin khusus dan mungkin tidak dapat dijalankan oleh PT tanpa memenuhi persyaratan tertentu, misalnya usaha pertambangan, perkebunan skala besar, atau usaha yang berkaitan dengan senjata api. Izin usaha didapatkan dari instansi terkait sesuai bidang usaha.
Apakah PT dapat menjalankan usaha di berbagai sektor?	Secara umum, PT dapat menjalankan berbagai jenis usaha, namun perlu menyesuaikan Anggaran Dasar (AD) dan Akte Pendirian. Perubahan AD/akte perlu dilakukan jika ingin merambah sektor usaha baru yang secara signifikan berbeda dengan yang tercantum di dokumen tersebut.
Bagaimana jika ingin mengubah bidang usaha PT yang sudah ada?	Perubahan bidang usaha PT memerlukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Akte Pendirian yang harus dilaporkan dan disahkan kembali oleh instansi terkait. Proses ini memerlukan waktu dan biaya tertentu.
Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mendirikan PT dan mengajukan izin usaha?	Dokumen yang dibutuhkan meliputi akta pendirian, KTP dan NPWP para pendiri, surat keterangan domisili, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan tergantung jenis usaha dan daerah operasional. Persyaratan lengkap dapat dikonfirmasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.
Apakah ada perbedaan perizinan usaha PT di berbagai daerah?	Ya, terdapat perbedaan prosedur dan persyaratan perizinan usaha PT di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki peraturan daerah (Perda) dan kebijakan masing-masing yang mengatur hal ini. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari DPMPTSP di daerah yang bersangkutan.

Contoh Kasus dan Penjelasan Lebih Lanjut

Misalnya, sebuah PT yang awalnya bergerak di bidang perdagangan umum ingin merambah ke sektor pertambangan. Mereka harus melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta izin-izin lainnya yang relevan. Proses ini akan jauh lebih kompleks dibandingkan hanya perlu mendaftarkan perubahan usaha di bidang perdagangan.

Perbedaan perizinan usaha PT antar daerah dapat dilihat pada perbedaan persyaratan dan prosedur pengajuan izin. Di beberapa daerah, proses perizinan mungkin lebih cepat dan terintegrasi secara online, sementara di daerah lain mungkin masih menggunakan proses manual dan memakan waktu lebih lama. Sebagai contoh, di daerah yang menerapkan sistem OSS (Online Single Submission), proses perizinan akan lebih terintegrasi dan efisien.

Perbedaan Izin Usaha PT di Berbagai Daerah di Indonesia

Perbedaan izin usaha PT di berbagai daerah di Indonesia terutama terletak pada kecepatan dan kemudahan aksesibilitas layanan perizinan. Beberapa daerah telah menerapkan sistem online terintegrasi seperti OSS, sementara daerah lain masih menggunakan sistem manual. Selain itu, persyaratan tambahan dan biaya administrasi juga dapat bervariasi antar daerah. Sebagai contoh, persyaratan lingkungan hidup mungkin lebih ketat di daerah yang memiliki kekayaan alam yang rentan.

Sumber Daya dan Referensi

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian dan perizinan PT dapat diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, dan situs resmi OSS (Online Single Submission).