Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Publik?

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perusahaan Publik

Table of Contents

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan publik? – Perusahaan publik, dengan sifatnya yang terbuka dan melibatkan banyak pemegang saham, membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan para investornya. Perlindungan hukum ini krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan praktik korporasi yang baik. Artikel ini akan mengulas berbagai aspek perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan publik di Indonesia.

Definisi Pemegang Saham Perusahaan Publik

Pemegang saham dalam perusahaan publik adalah individu atau entitas yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, yang sahamnya diperdagangkan secara bebas di bursa efek. Mereka memiliki hak kepemilikan atas sebagian aset perusahaan dan berhak atas bagian keuntungan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jumlah kepemilikan saham menentukan tingkat pengaruh pemegang saham terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham

Perlindungan hukum bagi pemegang saham sangat penting untuk mencegah kerugian finansial dan memastikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham rentan terhadap tindakan manajemen yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan aset perusahaan atau manipulasi laporan keuangan. Perlindungan hukum ini juga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham di perusahaan publik tertuang dalam berbagai regulasi, memastikan hak-hak mereka terlindungi. Salah satu hak utama adalah menerima dividen, yang besarannya ditentukan oleh kinerja perusahaan. Untuk memahami perhitungannya, Anda bisa mengunjungi Bagaimana cara menghitung dividen? Memahami mekanisme perhitungan dividen ini penting, karena merupakan bagian integral dari perlindungan hak pemegang saham dan menunjukkan transparansi pengelolaan perusahaan.

Dengan demikian, pemahaman ini menjadi salah satu kunci dalam mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan kepentingan para pemegang saham terjaga.

Contoh Kasus Pelanggaran Hukum yang Merugikan Pemegang Saham, Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan publik?

Banyak kasus pelanggaran hukum yang merugikan pemegang saham telah terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Sebagai contoh, kasus manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan harga saham jatuh drastis, mengakibatkan kerugian besar bagi pemegang saham. Kasus lain yang sering terjadi adalah penggelapan aset perusahaan oleh oknum manajemen yang merugikan pemegang saham. Ketiadaan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan juga dapat menjadi bentuk pelanggaran yang merugikan pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham perusahaan publik tertuang dalam berbagai regulasi, memastikan hak-hak mereka terlindungi. Namun, konflik tetap bisa terjadi. Pertanyaan penting kemudian muncul: kapan langkah hukum perlu diambil? Untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk bertindak, silakan baca artikel ini: Kapan harus membawa sengketa pemegang saham ke pengadilan?.

Memahami hal ini krusial karena ketepatan waktu sangat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang didapatkan pemegang saham. Dengan demikian, pemahaman yang baik akan regulasi dan strategi hukum akan menjamin hak-hak mereka terlindungi secara optimal.

Perbandingan Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas

Aspek	Pemegang Saham Mayoritas	Pemegang Saham Minoritas
Hak Suara	Lebih besar, berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan RUPS	Lebih kecil, pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan RUPS
Akses Informasi	Akses lebih mudah dan luas terhadap informasi perusahaan	Akses informasi terbatas, bergantung pada keterbukaan perusahaan
Kewajiban	Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, potensi risiko hukum lebih besar	Kewajiban utama adalah mematuhi peraturan dan ketentuan perusahaan

Sejarah Perkembangan Regulasi Perlindungan Pemegang Saham di Indonesia

Perkembangan regulasi perlindungan pemegang saham di Indonesia telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan pasar modal. Awalnya, perlindungan hukum relatif lemah, namun seiring waktu, regulasi semakin diperkuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham. UU Pasar Modal dan peraturan-peraturan terkait lainnya telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, termasuk aturan mengenai transparansi, good corporate governance, dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Korporasi yang Merugikan Pemegang Saham

Sebagai pemegang saham dalam perusahaan publik, Anda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Anda. Berbagai mekanisme hukum tersedia untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk kerugian, jalur hukum yang dapat ditempuh, dan langkah-langkah yang perlu diambil sangat penting bagi setiap pemegang saham.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham perusahaan publik cukup kompleks, meliputi berbagai aspek transaksi perusahaan, termasuk jaminan atas hak suara dan pembagian dividen. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah dampak merger dan akuisisi terhadap posisi pemegang saham, karena proses ini, seperti yang dijelaskan di Apa itu merger dan akuisisi? , seringkali melibatkan perubahan struktur kepemilikan dan bahkan penghapusan perusahaan.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang merger dan akuisisi krusial bagi investor untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Berbagai Bentuk Tindakan Korporasi yang Merugikan Pemegang Saham

Tindakan korporasi yang merugikan pemegang saham dapat bervariasi, mulai dari yang bersifat pelanggaran hukum hingga yang berupa tindakan manajemen yang kurang bijaksana. Beberapa contohnya meliputi pengambilan keputusan yang tidak transparan dan merugikan pemegang saham minoritas, penyimpangan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi direksi atau komisaris, manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian, hingga kegagalan dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty oleh manajemen.

Mekanisme Hukum Perlindungan Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki beberapa jalur hukum untuk melindungi diri dari tindakan korporasi yang merugikan. Dua mekanisme yang umum digunakan adalah gugatan class action dan gugatan derivatif.

Gugatan Class Action: Digunakan ketika banyak pemegang saham mengalami kerugian akibat tindakan korporasi yang sama. Gugatan ini diajukan secara kolektif, sehingga biaya dan risiko hukum dapat dibagi di antara para penggugat.
Gugatan Derivatif: Digunakan ketika direksi atau komisaris perusahaan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan manajemen enggan untuk mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, pemegang saham dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami perusahaan.

Selain itu, pemegang saham juga dapat menggunakan jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dengan perusahaan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham perusahaan publik tercantum dalam UU Pasar Modal, mencakup transparansi laporan keuangan dan kewajiban direksi. Namun, aspek operasional perusahaan, seperti pemilihan lokasi pabrik misalnya, juga berpengaruh. Memahami perizinan yang dibutuhkan, seperti mengetahui apa itu izin lokasi dengan mengunjungi Apa itu izin lokasi? , sangat penting karena keberhasilan operasional perusahaan secara langsung berdampak pada nilai saham dan hak-hak pemegang saham.

Dengan demikian, memahami regulasi perizinan turut menunjang perlindungan hukum tersebut secara menyeluruh.

Contoh Kasus Perolehan Keadilan Melalui Jalur Hukum

Sebagai contoh, kasus (nama kasus dan detailnya perlu diganti dengan kasus nyata dan sumber terpercaya) menunjukkan bagaimana pemegang saham berhasil memperoleh keadilan melalui gugatan class action. Dalam kasus tersebut, (deskripsi singkat kasus dan bagaimana pemegang saham mendapatkan keadilan). Hal ini menekankan pentingnya jalur hukum dalam melindungi hak-hak pemegang saham.

Langkah-langkah yang Harus Dilakukan Pemegang Saham yang Merasa Dirugikan

Kumpulkan Bukti: Kumpulkan semua dokumen dan informasi yang relevan, seperti laporan keuangan, surat-surat, dan email yang menunjukkan adanya kerugian.
Konsultasi dengan Ahli Hukum: Segera konsultasikan dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum perusahaan untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat.
Pertimbangkan Opsi Hukum: Setelah berkonsultasi dengan pengacara, tentukan jalur hukum yang paling tepat, baik itu gugatan class action, gugatan derivatif, atau jalur penyelesaian sengketa alternatif.
Ajukan Gugatan (jika diperlukan): Jika jalur hukum dipilih, ajukan gugatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Cara Menghitung Kerugian yang Dialami Pemegang Saham

Menghitung kerugian yang dialami pemegang saham membutuhkan analisis yang cermat. Perhitungan kerugian dapat bervariasi tergantung pada jenis kerugian yang dialami. Misalnya, jika kerugian disebabkan oleh penurunan harga saham, perhitungannya akan berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh penyimpangan penggunaan dana perusahaan. Konsultasi dengan ahli keuangan atau akuntan sangat disarankan untuk melakukan perhitungan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham perusahaan publik tertuang dalam berbagai regulasi, memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen. Namun, jika Anda merasa hak-hak Anda sebagai pemegang saham dilanggar, penting untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat. Untuk itu, silahkan simak panduan lengkap mengenai Bagaimana cara melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham? yang akan membantu Anda memahami proses pelaporan dan jalur hukum yang tersedia.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada dapat diakses dan dijalankan secara efektif untuk memastikan kepentingan pemegang saham terlindungi.

Sebagai contoh sederhana, jika harga saham turun dari Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per saham dan Anda memiliki 1000 saham, maka kerugian Anda adalah Rp 5.000.000 (Rp 5.000 x 1000 saham). Namun, perhitungan ini hanya contoh sederhana dan mungkin tidak mencakup semua jenis kerugian yang mungkin dialami.

Peran Otoritas Pengawas Pasar Modal

Perlindungan hak-hak pemegang saham di perusahaan publik merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan krusial dalam memastikan perlindungan tersebut terwujud melalui berbagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas independen bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil bagi seluruh stakeholders.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melindungi Hak-Hak Pemegang Saham

OJK memiliki mandat untuk mengawasi dan mengatur kegiatan di pasar modal, termasuk melindungi kepentingan pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pemegang saham, seperti manipulasi pasar, pengungkapan informasi yang tidak benar, atau konflik kepentingan. OJK juga memfasilitasi penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan publik dan pemegang sahamnya. OJK berupaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik agar pemegang saham dapat mengambil keputusan investasi yang terinformasi dengan baik.

Mekanisme Pengawasan OJK terhadap Perusahaan Publik

Pengawasan OJK terhadap perusahaan publik dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: pengawasan langsung terhadap laporan keuangan perusahaan, pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemantauan terhadap aktivitas perdagangan saham perusahaan di bursa. OJK juga aktif melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Selain itu, OJK juga mendorong perusahaan publik untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat melindungi kepentingan seluruh stakeholders, termasuk pemegang saham.

Contoh Sanksi OJK terhadap Perusahaan yang Melanggar Peraturan

OJK memiliki wewenang untuk memberikan berbagai sanksi kepada perusahaan publik yang terbukti melanggar peraturan yang melindungi pemegang saham. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sebagai contoh, perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi harga saham dapat dikenai sanksi denda yang cukup besar dan bahkan dapat dicabut izin usahanya. Besarnya sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi ini bukan hanya untuk menghukum perusahaan yang bersalah, tetapi juga sebagai efek jera dan untuk melindungi kepentingan pemegang saham lainnya.

Kutipan Peraturan Perundang-undangan Terkait Peran OJK dalam Perlindungan Pemegang Saham

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 34) menyatakan bahwa OJK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap pasar modal guna melindungi kepentingan investor, termasuk pemegang saham. Lebih lanjut, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Proses Pelaporan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perusahaan Publik kepada OJK

Pemegang saham atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh perusahaan publik dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK melalui berbagai saluran yang telah disediakan. Proses pelaporan dapat dilakukan secara online melalui website OJK atau secara langsung ke kantor OJK. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK dengan melakukan investigasi dan pemeriksaan. Jika terbukti ada pelanggaran, OJK akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan dan penindakan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Saham: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Perusahaan Publik?

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, pemegang saham perusahaan publik juga dapat memperoleh perlindungan tambahan melalui perjanjian saham. Perjanjian ini merupakan kesepakatan tertulis antara pemegang saham yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perjanjian saham dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di antara pemegang saham.

Manfaat Perjanjian Pemegang Saham

Perjanjian pemegang saham memberikan fleksibilitas bagi para pemegang saham untuk mengatur hubungan mereka di luar ketentuan standar yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Dengan adanya perjanjian ini, hak-hak pemegang saham dapat lebih terlindungi dan terdefinisi dengan jelas, mengurangi ambiguitas dan potensi sengketa di masa mendatang. Perjanjian ini juga dapat mengatur mekanisme pengambilan keputusan, distribusi dividen, dan proses penjualan saham.

Contoh Klausul Penting dalam Perjanjian Pemegang Saham

Beberapa klausul penting yang umum ditemukan dalam perjanjian pemegang saham yang bertujuan melindungi hak-hak pemegang saham antara lain:

Klausul tentang hak suara: Menentukan bagaimana hak suara pemegang saham akan digunakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), misalnya terkait proporsionalitas suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki atau mekanisme pengambilan keputusan khusus untuk isu-isu tertentu.
Klausul tentang pembatasan transfer saham: Menentukan syarat dan ketentuan penjualan saham, misalnya hak beli terlebih dahulu (right of first refusal) bagi pemegang saham lain sebelum saham dijual kepada pihak luar. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kepemilikan dan mencegah masuknya pihak yang tidak diinginkan.
Klausul tentang dividen: Menentukan kebijakan distribusi dividen, termasuk persentase pembagian dan mekanisme penentuannya.
Klausul tentang penyelesaian sengketa: Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa di antara pemegang saham, misalnya melalui arbitrase atau mediasi, untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.
Klausul tentang pengalihan kendali perusahaan: Menentukan ketentuan-ketentuan terkait pengalihan kendali perusahaan, seperti penjualan saham mayoritas atau perubahan susunan direksi.

Dampak Perjanjian Pemegang Saham terhadap Hubungan Pemegang Saham dan Perusahaan

Perjanjian pemegang saham secara langsung mempengaruhi hubungan antara pemegang saham dan perusahaan. Perjanjian ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham. Namun, perjanjian yang tidak disusun dengan baik dapat menimbulkan masalah baru, misalnya membatasi fleksibilitas perusahaan dalam pengambilan keputusan atau bahkan menyebabkan konflik internal yang berkepanjangan.

Checklist Perjanjian Saham yang Memberikan Perlindungan Memadai

Sebelum menandatangani perjanjian saham, pemegang saham perlu melakukan pengecekan terhadap beberapa hal berikut:

Apakah hak dan kewajiban setiap pemegang saham tercantum dengan jelas dan rinci?
Apakah mekanisme penyelesaian sengketa sudah diatur secara efektif dan efisien?
Apakah klausul-klausul yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas telah dimasukkan?
Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Apakah perjanjian tersebut telah dikonsultasikan dengan penasihat hukum yang kompeten?

Risiko Perjanjian Saham yang Tidak Disusun dengan Baik

Perjanjian saham yang disusun secara kurang hati-hati dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain:

Konflik internal: Ketidakjelasan dalam perjanjian dapat memicu perselisihan di antara pemegang saham.
Kerugian finansial: Klausul yang merugikan salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemegang saham tersebut.
Proses hukum yang panjang dan mahal: Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara internal dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan menghabiskan biaya.
Kerusakan reputasi perusahaan: Konflik internal yang terbuka dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

Akses Informasi dan Transparansi Perusahaan

Akses informasi dan transparansi merupakan pilar penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham di perusahaan publik. Ketiadaan akses informasi yang memadai dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang keliru, bahkan merugikan. Oleh karena itu, regulasi mewajibkan perusahaan publik untuk menjalankan transparansi dalam operasional dan keuangannya.

Pentingnya Akses Informasi bagi Pemegang Saham

Akses informasi yang lengkap dan akurat memungkinkan pemegang saham untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja perusahaan. Informasi ini meliputi laporan keuangan, rencana bisnis, strategi perusahaan, hingga informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi nilai saham. Dengan informasi yang memadai, pemegang saham dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi, meminimalisir risiko kerugian, dan memaksimalkan potensi keuntungan. Informasi yang tepat waktu juga memungkinkan pemegang saham untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau perkembangan internal perusahaan.

Kewajiban Perusahaan Publik dalam Memberikan Informasi Transparan

Perusahaan publik memiliki kewajiban hukum dan etis untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada pemegang saham. Kewajiban ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan bursa efek dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang harus diungkapkan meliputi laporan keuangan periodik (audited dan unaudited), pengumuman material (misalnya, akuisisi, divestasi, perubahan manajemen), serta informasi lain yang dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi pemegang saham. Keterlambatan atau penyembunyian informasi material merupakan pelanggaran serius yang dapat berakibat sanksi hukum.

Contoh Kasus Kurangnya Transparansi yang Merugikan Pemegang Saham

Sebagai contoh, kasus X (nama perusahaan disamarkan untuk menjaga privasi) yang menyembunyikan informasi mengenai utang yang besar mengakibatkan penurunan harga saham secara drastis setelah informasi tersebut terungkap ke publik. Pemegang saham yang tidak mengetahui informasi tersebut mengalami kerugian finansial yang signifikan karena mereka tidak dapat mengambil tindakan pencegahan, misalnya menjual saham sebelum harga jatuh. Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dalam menjaga kepercayaan dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Ilustrasi Dampak Positif Akses Informasi yang Baik

Bayangkan sebuah perusahaan publik, Y (nama perusahaan disamarkan), yang secara konsisten dan transparan memberikan laporan keuangan terperinci, menjelaskan strategi bisnisnya secara detail, dan secara proaktif mengkomunikasikan setiap perkembangan penting kepada pemegang saham. Pemegang saham perusahaan Y memiliki akses mudah ke informasi melalui platform online yang user-friendly. Mereka dapat memantau kinerja perusahaan secara real-time, menganalisis tren, dan membuat keputusan investasi yang didasarkan pada data yang akurat dan up-to-date. Hal ini membangun kepercayaan yang kuat antara perusahaan dan pemegang saham, menarik investor baru, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan pemegang saham.

Sebagai perbandingan, perusahaan Z (nama perusahaan disamarkan) yang kurang transparan mengalami kesulitan menarik investor baru dan harga sahamnya cenderung stagnan atau bahkan menurun. Kurangnya kepercayaan dari pemegang saham membuat mereka enggan untuk berinvestasi lebih banyak atau bahkan menjual saham mereka, menyebabkan kerugian potensial.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kewajiban Transparansi Perusahaan

Penyembunyian informasi material.
Pengungkapan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.
Keterlambatan dalam pengungkapan informasi material.
Kegagalan dalam menyediakan akses informasi yang memadai kepada pemegang saham.
Manipulasi data keuangan.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengungkapan informasi.