Persyaratan Ketenagakerjaan Saat Mendirikan PT?

Persyaratan Umum Pendirian PT

Apakah ada persyaratan khusus terkait ketenagakerjaan saat mendirikan PT? – Mendirikan PT di Indonesia memerlukan pemahaman yang komprehensif terkait persyaratan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari persyaratan modal hingga aspek administrasi. Ketelitian dalam memenuhi semua persyaratan sangat penting untuk menghindari hambatan dan sanksi hukum di kemudian hari.

Table of Contents

Modal Dasar dan Modal Disetor

Salah satu persyaratan utama adalah modal dasar dan modal disetor. Modal dasar merupakan nilai nominal seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT, sedangkan modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor oleh pemegang saham. Besaran modal dasar dan disetor ini diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan terkait besaran modal ini dapat bervariasi tergantung jenis usaha dan skala bisnis yang dijalankan. Sebagai contoh, PT yang bergerak di bidang teknologi mungkin memiliki modal dasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT yang bergerak di bidang perdagangan kecil.

Mendirikan PT memang butuh persiapan matang, termasuk soal ketenagakerjaan. Selain memenuhi persyaratan modal dan legalitas, memikirkan aspek karyawan juga penting sejak awal. Nah, seiring berjalannya bisnis, pertanyaan lain yang muncul adalah terkait kewajiban pajak. Untuk mengetahui kapan batas waktu pelaporan pajak badan? , kamu perlu memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketepatan pelaporan pajak ini penting agar operasional PT tetap lancar, dan hal ini juga berkaitan erat dengan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Jadi, selain fokus pada persyaratan ketenagakerjaan saat pendirian, memahami kewajiban perpajakan juga krusial untuk keberlangsungan bisnis.

Persyaratan Administrasi

Selain modal, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan ini meliputi dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses pendirian PT. Kelengkapan dokumen ini akan sangat menentukan kelancaran proses legalitas perusahaan.

Nama Dokumen	Jenis Dokumen	Persyaratan	Contoh
Akta Pendirian PT	Legal	Dokumen resmi yang berisi kesepakatan para pendiri PT.	Akta yang dibuat oleh Notaris dan memuat nama perusahaan, alamat, tujuan usaha, modal dasar dan disetor, susunan pengurus, dll.
KTP dan NPWP Pendiri	Identitas	Identitas diri para pendiri PT yang sah.	Fotocopy KTP dan NPWP yang masih berlaku bagi setiap pendiri.
Surat Keterangan Domisili	Administrasi	Bukti bahwa perusahaan berdomisili di alamat yang tertera.	Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
Anggaran Dasar PT	Legal	Dokumen yang memuat aturan dan tata cara operasional PT.	Dokumen yang memuat struktur organisasi, kewenangan direksi dan komisaris, mekanisme pengambilan keputusan, dll.
Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan Ilegal	Legal	Pernyataan resmi dari para pendiri untuk menjamin kegiatan usaha yang legal.	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pendiri.

Perbedaan Persyaratan Berdasarkan Jenis Usaha

Persyaratan pendirian PT dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Misalnya, PT yang bergerak di bidang pertambangan akan memiliki persyaratan yang lebih kompleks dibandingkan dengan PT yang bergerak di bidang jasa. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan perizinan usaha dan aspek teknis operasional yang spesifik untuk masing-masing sektor.

Sanksi Atas Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan umum pendirian PT dapat berakibat fatal. Sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa penolakan pendaftaran PT, penundaan proses legalitas, hingga sanksi administratif dan bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan semua persyaratan dipenuhi dengan benar dan lengkap sebelum mengajukan permohonan pendirian PT.

Mendirikan PT memang butuh persiapan matang, termasuk memahami aturan ketenagakerjaan. Salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perusahaan akan menangani potensi konflik internal. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa perusahaan, misalnya dengan membaca panduan lengkapnya di sini: Bagaimana cara menyelesaikan sengketa perusahaan?. Pemahaman yang baik tentang penyelesaian sengketa ini akan membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan memastikan kelancaran operasional, sehingga persyaratan ketenagakerjaan saat mendirikan PT dapat dipenuhi dengan baik dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Persyaratan Ketenagakerjaan dalam Anggaran Dasar PT

Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT) merupakan dokumen hukum yang sangat penting, mengatur segala hal terkait operasional dan manajemen perusahaan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ketenagakerjaan. Ketentuan ini menentukan hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan, serta memberikan kerangka hukum yang jelas dalam hubungan industrial. Kejelasan dan kelengkapan ketentuan ketenagakerjaan dalam anggaran dasar sangat krusial untuk menghindari potensi konflik dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Secara umum, anggaran dasar PT tidak secara detail mengatur seluruh aspek ketenagakerjaan, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun, anggaran dasar setidaknya memuat prinsip-prinsip dasar dan pedoman umum yang menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kebijakan perusahaan dan memberikan kepastian hukum bagi karyawan.

Mendirikan PT memang butuh persiapan matang, termasuk memperhatikan aspek ketenagakerjaan. Jumlah karyawan minimal memang ada, tapi fleksibilitasnya cukup tinggi. Nah, terkait jenis usaha yang bisa dijalankan, pertanyaan penting lainnya adalah: Apakah ada batasan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh PT? Jawabannya cukup luas, sehingga Anda bisa berkreasi. Kembali ke soal ketenagakerjaan, fokus utama tetap pada kemampuan perusahaan menjalankan operasional sesuai rencana bisnis yang diajukan, terlepas dari jumlah karyawan awal.

Ketentuan Ketenagakerjaan dalam Anggaran Dasar PT

Ketentuan ketenagakerjaan dalam anggaran dasar PT umumnya tercantum dalam pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan kerja. Pasal-pasal ini merupakan landasan hukum internal perusahaan dalam menjalankan hubungan kerja yang baik dan adil.

Contoh Pasal dalam Anggaran Dasar yang Mengatur Ketenagakerjaan

Berikut contoh pasal dalam anggaran dasar yang dapat mengatur tentang ketenagakerjaan:

Pasal … : Perusahaan akan senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.

Contoh Poin-poin dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Karyawan

Poin-poin berikut dapat menjadi contoh yang dimasukkan ke dalam anggaran dasar terkait hak dan kewajiban karyawan:

Hak karyawan untuk mendapatkan upah dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban karyawan untuk menaati peraturan perusahaan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
Hak karyawan untuk cuti tahunan dan cuti sakit.
Kewajiban karyawan untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Hak karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan.
Kewajiban karyawan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja.

Implikasi Hukum Jika Anggaran Dasar Tidak Mengatur Ketenagakerjaan Secara Jelas

Jika anggaran dasar tidak mengatur ketenagakerjaan secara jelas, hal ini dapat menimbulkan beberapa implikasi hukum. Perusahaan dapat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan kerja, karena tidak adanya acuan hukum internal yang jelas. Selain itu, perusahaan juga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang dapat berakibat pada sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Mendirikan PT memang butuh perencanaan matang, termasuk soal persyaratan ketenagakerjaan. Jumlah karyawan minimal misalnya, sering jadi pertanyaan. Nah, terkait lokasi operasional, pertanyaan lain yang sering muncul adalah fleksibilitasnya. Misalnya, apakah penggunaan virtual office sesuai regulasi? Hal ini berkaitan erat dengan pertanyaan, ” Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis lingkungan?

“. Jawaban atas pertanyaan tersebut juga bisa memberikan gambaran lebih luas terkait kebebasan memilih model operasional dan implikasinya pada persyaratan ketenagakerjaan saat mendirikan PT.

Contoh Klausul dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Perlindungan Pekerja

Untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, perusahaan dapat memasukkan klausul berikut dalam anggaran dasar:

Pasal … : Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan juga akan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan.

Kewajiban PT Terhadap Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan

Mendirikan PT tidak hanya berarti membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memahami dan memenuhi kewajiban hukum terhadap karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur secara rinci hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja. Ketaatan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan terhindar dari masalah hukum.

Mendirikan PT memang butuh persiapan matang, termasuk soal ketenagakerjaan. Ada regulasi yang mengatur jumlah karyawan minimal, namun hal itu tak selalu berkaitan langsung dengan proses pendiriannya. Namun, perlu diingat juga aspek lain seperti perencanaan keuangan, misalnya memahami hal-hal seperti Apa itu bea keluar? , yang mungkin relevan jika PT Anda berorientasi ekspor-impor. Dengan memahami hal tersebut, Anda bisa lebih siap dalam merencanakan aspek keuangan dan sumber daya manusia dalam bisnis Anda, sehingga proses pendirian PT dan operasionalnya berjalan lancar.

Singkatnya, persyaratan ketenagakerjaan di PT lebih fokus pada operasional setelah perusahaan berdiri.

Kewajiban PT Terkait Upah

Salah satu kewajiban utama PT adalah memberikan upah yang layak kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Upah harus dibayarkan tepat waktu dan tidak boleh kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain upah pokok, PT juga wajib memberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan, jika telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Contohnya, PT ABC memberikan upah pokok Rp 5.000.000,- kepada karyawannya, ditambah tunjangan makan Rp 500.000,- dan tunjangan transportasi Rp 300.000,-. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya.

Kewajiban PT Terkait Jaminan Sosial

PT wajib mendaftarkan karyawannya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun) dan BPJS Kesehatan. Iuran BPJS ini dibagi antara perusahaan dan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegagalan mendaftarkan karyawan ke program jaminan sosial dapat berakibat fatal bagi karyawan jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit. Perusahaan juga akan menghadapi sanksi hukum.

Kewajiban PT Terkait Cuti

PT wajib memberikan hak cuti kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja. Jenis cuti meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

Cuti tahunan: Biasanya diberikan minimal 12 hari kerja per tahun.
Cuti sakit: Diberikan sesuai dengan surat keterangan dokter.
Cuti melahirkan: Diberikan selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Hak-Hak Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan, Apakah ada persyaratan khusus terkait ketenagakerjaan saat mendirikan PT?

Selain kewajiban perusahaan, penting juga untuk memahami hak-hak karyawan yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan. Pemahaman ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja.

Hak atas upah yang layak dan dibayarkan tepat waktu.
Hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hak atas cuti dan istirahat.
Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif.
Hak untuk berserikat dan berunding.

Konsekuensi Hukum Jika PT Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Karyawan

Jika PT terbukti melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi hukum yang beragam, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pidana penjara. Jenis dan beratnya sanksi bergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesengajaan.

Contohnya, keterlambatan pembayaran upah dapat dikenakan denda, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur dapat berujung pada tuntutan hukum dari karyawan yang dirugikan.

Contoh Kasus Pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan Sanksi yang Diberikan

Sebuah PT di Jakarta didakwa melanggar UU Ketenagakerjaan karena tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melalui proses persidangan, perusahaan tersebut dijatuhi hukuman denda dan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya secara retrospektif.

Kasus lain melibatkan PT yang melakukan PHK sepihak terhadap karyawan tanpa alasan yang sah dan tanpa memberikan pesangon. Pengadilan memutuskan perusahaan tersebut harus membayar pesangon dan ganti rugi kepada karyawan yang dirugikan.

Izin dan Perizinan Terkait Ketenagakerjaan: Apakah Ada Persyaratan Khusus Terkait Ketenagakerjaan Saat Mendirikan PT?

Mendirikan PT tidak hanya melibatkan aspek legalitas perusahaan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Memahami dan memenuhi persyaratan perizinan ini krusial untuk operasional perusahaan yang lancar dan menghindari sanksi hukum. Berikut ini penjelasan mengenai izin dan perizinan ketenagakerjaan yang perlu dipenuhi.

Perizinan ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar ketenagakerjaan yang berlaku. Proses perizinan ini bervariasi tergantung pada jenis usaha, skala perusahaan, dan jumlah pekerja.

Izin Mendirikan Tempat Usaha (IMTU)

IMTU merupakan salah satu izin dasar yang dibutuhkan sebelum memulai operasional perusahaan. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan memastikan bahwa lokasi usaha telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Dokumen yang dibutuhkan: Surat permohonan IMTU, bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, denah lokasi usaha, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan daerah.
Prosedur perolehan: Pengurusan IMTU umumnya dilakukan melalui kantor pelayanan perizinan terpadu di daerah setempat. Prosesnya meliputi pengajuan berkas, verifikasi, dan penerbitan izin.

Nomor Pokok Pengusaha Penempatan Pekerja Indonesia Swasta (NP3PPSI)

Bagi perusahaan yang berencana mempekerjakan pekerja migran Indonesia, NP3PPSI menjadi persyaratan wajib. Nomor ini dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan berfungsi sebagai identitas perusahaan dalam penempatan pekerja migran.

Dokumen yang dibutuhkan: Surat permohonan NP3PPSI, akta pendirian perusahaan, bukti domisili perusahaan, dan dokumen lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Prosedur perolehan: Permohonan diajukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, diikuti dengan verifikasi dan penerbitan nomor.

Izin Operasional Perusahaan (bagi sektor tertentu)

Beberapa sektor usaha mungkin memerlukan izin operasional khusus yang terkait dengan ketenagakerjaan. Misalnya, perusahaan di sektor pertambangan atau konstruksi mungkin perlu memenuhi persyaratan izin terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih ketat.

Dokumen yang dibutuhkan: Persyaratan dokumen bervariasi tergantung sektor usaha dan peraturan yang berlaku. Umumnya meliputi dokumen terkait standar keselamatan kerja, sertifikasi tenaga kerja, dan rencana tanggap darurat.
Prosedur perolehan: Prosedur perolehan izin ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen ke instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian terkait.

Alur Permohonan Izin Ketenagakerjaan

Secara umum, alur permohonan izin ketenagakerjaan meliputi tahap pengajuan berkas, verifikasi berkas oleh instansi terkait, pemeriksaan lapangan (jika diperlukan), dan penerbitan izin. Setiap instansi mungkin memiliki prosedur dan persyaratan yang sedikit berbeda.

Kepatuhan terhadap peraturan perizinan ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan perusahaan. Perusahaan yang tidak patuh dapat dikenai denda, penutupan usaha, bahkan tuntutan hukum dari pekerja.

Perbedaan Persyaratan Ketenagakerjaan Antar Daerah/Kota

Menjalankan bisnis di Indonesia, khususnya mendirikan PT, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi ketenagakerjaan. Namun, perlu diingat bahwa regulasi ini tidak seragam di seluruh wilayah. Perbedaan regulasi ketenagakerjaan antar daerah/kota di Indonesia cukup signifikan dan dapat berdampak besar pada operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat mematuhi peraturan dan menghindari masalah hukum.

Perbedaan tersebut muncul karena beberapa faktor, termasuk otonomi daerah, kondisi ekonomi lokal, dan karakteristik tenaga kerja di masing-masing wilayah. Memahami faktor-faktor ini akan membantu pengusaha dalam menyusun strategi ketenagakerjaan yang efektif dan sesuai dengan regulasi setempat.

Perbedaan Regulasi Ketenagakerjaan di Beberapa Kota Besar

Sebagai contoh, kita dapat membandingkan regulasi ketenagakerjaan di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta, misalnya, persyaratan terkait upah minimum provinsi (UMP) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Surabaya atau Medan. Selain itu, persyaratan administrasi ketenagakerjaan, seperti pelaporan dan perizinan, juga mungkin berbeda di setiap kota. Di Surabaya, mungkin terdapat fokus yang lebih besar pada sektor industri tertentu, sehingga regulasi ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan sektor tersebut. Sementara di Medan, fokusnya mungkin berbeda lagi, misalnya pada sektor pertanian atau pariwisata. Perbedaan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pengusaha yang beroperasi di berbagai wilayah.

Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Regulasi

Otonomi Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di wilayahnya, termasuk regulasi ketenagakerjaan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
Kondisi Ekonomi Lokal: Tingkat upah minimum dan tunjangan lainnya seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah. Daerah dengan ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki upah minimum yang lebih tinggi.
Karakteristik Tenaga Kerja: Jumlah tenaga kerja, tingkat keahlian, dan sektor industri dominan di suatu daerah dapat mempengaruhi regulasi ketenagakerjaan yang diterapkan.
Kebijakan Pemerintah Daerah: Program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti pelatihan vokasi atau insentif bagi pengusaha, juga dapat mempengaruhi regulasi yang berlaku.

Dampak Perbedaan Regulasi terhadap Pengusaha

Ilustrasi: Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Karena UMP Jakarta lebih tinggi daripada Surabaya, perusahaan tersebut akan menghadapi biaya operasional yang lebih besar di Jakarta. Selain itu, perbedaan persyaratan administrasi dan pelaporan ketenagakerjaan dapat menyebabkan peningkatan beban administrasi dan potensi risiko ketidakpatuhan di masing-masing lokasi. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi bisnis, misalnya dengan menentukan strategi penetapan harga yang berbeda atau mengalokasikan sumber daya yang berbeda untuk setiap lokasi operasional.

Rekomendasi bagi Pengusaha

Konsultasi dengan Ahli Hukum: Konsultasikan rencana bisnis dan strategi ketenagakerjaan Anda dengan ahli hukum yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi setempat.
Pemantauan Regulasi Terbaru: Selalu pantau perubahan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan di daerah operasional Anda. Ikuti perkembangan peraturan melalui situs resmi pemerintah dan lembaga terkait.
Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja: Jalin kerjasama yang baik dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan informasi dan panduan yang akurat mengenai regulasi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Penyusunan SOP Ketenagakerjaan: Buatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) ketenagakerjaan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku.