Apa itu NPWP Perusahaan dan Bagaimana Cara Membuatnya?

Pendahuluan

Apa itu NPWP Perusahaan dan Bagaimana Cara Membuatnya? – NPWP Perusahaan, atau Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, adalah identitas wajib pajak bagi badan usaha di Indonesia. Layaknya KTP bagi individu, NPWP Perusahaan sangat penting dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis dan memenuhi kewajiban perpajakan. Keberadaannya memudahkan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan mengawasi aktivitas bisnis secara transparan.

Table of Contents

NPWP Perusahaan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang wajib dimiliki setiap badan usaha untuk keperluan perpajakan. Proses pembuatannya cukup mudah, bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, jika Anda berencana menjalankan bisnis sosial dan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, pertanyaan penting yang mungkin muncul adalah, apakah Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis sosial?

. Jawabannya umumnya iya, dan ini bisa berpengaruh pada alamat yang tertera di dokumen NPWP Anda. Jadi, setelah menentukan lokasi usaha (baik virtual office atau kantor fisik), segera urus NPWP Perusahaan Anda agar kegiatan bisnis berjalan lancar dan sesuai regulasi perpajakan.

Memiliki NPWP Perusahaan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk kelancaran operasional bisnis. NPWP menjadi syarat utama dalam berbagai transaksi bisnis, mulai dari membuka rekening perusahaan hingga mengikuti tender proyek pemerintah. Tanpa NPWP, perusahaan akan menghadapi berbagai kendala dan konsekuensi yang merugikan.

Pentingnya NPWP Perusahaan

NPWP Perusahaan berperan krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan NPWP, perusahaan dapat melaporkan dan membayar pajak secara resmi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terhindar dari sanksi administrasi dan hukum yang berat, seperti denda, bahkan pidana. Lebih jauh, NPWP juga menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata mitra bisnis, investor, dan lembaga keuangan.

Sebagai contoh, perusahaan tanpa NPWP akan kesulitan membuka rekening bank atas nama perusahaan. Mereka juga tidak bisa mengikuti lelang proyek pemerintah, karena NPWP menjadi salah satu persyaratan wajib. Kepercayaan mitra bisnis juga akan berkurang, karena perusahaan tanpa NPWP dianggap kurang transparan dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban pajaknya.

Analogi NPWP Perusahaan

Bayangkan NPWP Perusahaan sebagai nomor identitas resmi perusahaan di mata pemerintah dan dunia bisnis. Sama seperti KTP yang menunjukkan identitas seseorang, NPWP menunjukkan identitas dan legalitas perusahaan. Dengan NPWP, perusahaan dapat dengan mudah diidentifikasi, aktivitas bisnisnya terlacak, dan kewajiban pajaknya termonitor dengan baik.

Perbandingan NPWP Perusahaan dan KTP Individu

Persamaan	Perbedaan	Fungsi	Contoh Penggunaannya
Merupakan identitas resmi	Diberikan kepada badan usaha, bukan individu	Identifikasi wajib pajak, pelaporan pajak, dan transaksi bisnis	Membuka rekening perusahaan, melapor pajak, mengikuti tender
Diperlukan untuk transaksi resmi	Nomor dan format berbeda	Memudahkan pengawasan perpajakan	Transaksi jual beli, pembayaran pajak, pengajuan kredit
Memiliki nomor unik	Proses penerbitan berbeda	Menjamin kepatuhan perpajakan	Mengajukan izin usaha, kerjasama bisnis, pelaporan keuangan
Diatur oleh pemerintah	Syarat dan ketentuan penerbitan berbeda	Menunjang transparansi bisnis	Investasi, ekspor impor, dan berbagai kegiatan bisnis lainnya

Syarat dan Persyaratan Pembuatan NPWP Perusahaan: Apa Itu NPWP Perusahaan Dan Bagaimana Cara Membuatnya?

Membuat NPWP perusahaan merupakan langkah penting dalam menjalankan bisnis secara legal dan tertib administrasi. Prosesnya memerlukan beberapa dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ketepatan dan kelengkapan dokumen akan mempercepat proses penerbitan NPWP.

Dokumen Persyaratan Pembuatan NPWP Perusahaan

Untuk membuat NPWP perusahaan, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Kelengkapan dokumen ini akan menentukan kelancaran proses pengajuan. Berikut daftar dokumen yang umumnya dibutuhkan:

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (dari Kelurahan/Desa setempat).
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (dari Notaris).
Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
Fotocopy Kartu Keluarga Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau dokumen izin usaha lainnya yang relevan (sesuai jenis usaha).
Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dibutuhkan juga fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Proses Verifikasi Dokumen NPWP Perusahaan

Setelah dokumen diajukan, petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan verifikasi. Verifikasi meliputi pengecekan keaslian dan kesesuaian dokumen dengan data yang tercantum dalam aplikasi pengajuan NPWP. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data perusahaan.

Verifikasi meliputi pengecekan identitas penanggung jawab, alamat perusahaan, jenis usaha, dan kesesuaian dokumen pendukung. Petugas akan membandingkan data di dokumen dengan data yang tersimpan di sistem administrasi pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kejanggalan, maka pengajuan akan ditolak atau diminta untuk melengkapi dokumen.

Contoh Dokumen yang Ditolak dan Alasan Penolakannya

Beberapa contoh kasus penolakan pengajuan NPWP perusahaan meliputi:

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang buram atau tidak lengkap: Petugas tidak dapat membaca informasi penting dalam akta, sehingga pengajuan ditolak dan diminta untuk mengganti dengan fotocopy yang jelas dan lengkap.
Alamat perusahaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Domisili: Ketidaksesuaian alamat akan menyebabkan keraguan akan keabsahan perusahaan, sehingga pengajuan ditolak dan diminta untuk melakukan koreksi alamat.
Dokumen izin usaha yang sudah kadaluarsa: Dokumen izin usaha yang sudah tidak berlaku akan dianggap tidak valid, sehingga pengajuan ditolak dan diminta untuk mengganti dengan dokumen yang masih berlaku.

Langkah-langkah Pembuatan NPWP Perusahaan

Berikut langkah-langkah umum pembuatan NPWP perusahaan:

Siapkan seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
Daftar dan isi formulir pendaftaran NPWP secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Unggah seluruh dokumen persyaratan yang telah disiapkan.
Tunggu proses verifikasi dokumen oleh petugas KPP.
Jika dokumen dinyatakan lengkap dan benar, NPWP akan diterbitkan dan dapat diunduh atau diambil langsung di KPP.

Memberikan informasi yang salah dalam pengajuan NPWP dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi, bahkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejujuran dan keakuratan data sangat penting dalam proses ini.

Cara Membuat NPWP Perusahaan

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan keharusan bagi setiap badan usaha, termasuk perusahaan. NPWP berfungsi sebagai identitas pajak perusahaan dan diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, seperti pelaporan pajak, mengajukan permohonan fasilitas perpajakan, dan bertransaksi bisnis. Proses pembuatan NPWP perusahaan dapat dilakukan secara online maupun offline, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Membuat NPWP perusahaan itu penting, lho! Prosesnya cukup mudah, kok, bisa dibaca panduannya di berbagai situs resmi. Namun, ketika mengelola perusahaan, penting juga memahami aspek legalitas lainnya, seperti memahami konsekuensi jika terjadi benturan kepentingan. Direksi dan komisaris wajib berhati-hati, karena Apa sanksi bagi direksi atau komisaris yang melakukan benturan kepentingan?

bisa cukup berat. Oleh karena itu, selain mengurus NPWP perusahaan, pahami juga aturan main tata kelola perusahaan yang baik agar bisnis berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum. Dengan begitu, perusahaan bisa fokus pada perkembangan dan pertumbuhannya.

Pembuatan NPWP Perusahaan Secara Online

Cara ini menawarkan kemudahan dan kecepatan akses. Anda dapat mengurus NPWP perusahaan dari mana saja dan kapan saja selama terhubung internet. Berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Cari menu pendaftaran NPWP online dan pilih jenis badan usaha “Perusahaan”.
Isi formulir pendaftaran secara lengkap dan akurat dengan data perusahaan, seperti nama perusahaan, alamat, jenis usaha, dan data pengurus.
Unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan, seperti akta pendirian perusahaan, KTP pengurus, dan dokumen pendukung lainnya.
Verifikasi data dan pastikan semua informasi yang diinput sudah benar.
Kirim permohonan pendaftaran NPWP.
Setelah pengajuan, Anda akan menerima email konfirmasi dari DJP. Pantau status permohonan Anda secara berkala.
Jika pengajuan disetujui, Anda akan mendapatkan NPWP perusahaan secara digital. Anda juga bisa mencetaknya untuk keperluan fisik.

Pembuatan NPWP Perusahaan Secara Offline

Metode offline membutuhkan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar. Meskipun membutuhkan waktu dan tenaga lebih, metode ini cocok bagi yang kurang familiar dengan teknologi atau mengalami kendala akses internet.

NPWP Perusahaan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang wajib dimiliki setiap badan usaha untuk keperluan perpajakan. Proses pembuatannya cukup mudah, bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, untuk memulai usaha startup, memiliki NPWP adalah langkah awal yang krusial, selain itu kamu juga perlu mengurus perizinan usaha lainnya. Informasi lengkap mengenai Perizinan usaha apa saja yang diperlukan untuk usaha startup?

akan membantumu memahami prosesnya secara menyeluruh. Dengan memahami kebutuhan perizinan, termasuk NPWP, bisnis startupmu akan berjalan lebih lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi, segera urus NPWP Perusahaanmu ya!

Kunjungi KPP terdekat sesuai domisili perusahaan.
Ambil formulir pendaftaran NPWP perusahaan di KPP.
Isi formulir dengan lengkap dan teliti, serta lampirkan seluruh dokumen persyaratan.
Serahkan formulir dan dokumen persyaratan kepada petugas KPP.
Tunggu proses verifikasi dan pengurusan NPWP perusahaan. Anda mungkin perlu melakukan beberapa kali kunjungan ke KPP untuk pengecekan.
Setelah proses selesai, Anda akan menerima NPWP perusahaan secara fisik.

Perbandingan Metode Pembuatan NPWP Perusahaan

Metode	Keunggulan	Kelemahan
Online	Praktis, cepat, mudah diakses dari mana saja, hemat waktu dan biaya transportasi.	Membutuhkan akses internet yang stabil, ketergantungan pada teknologi, potensi kendala teknis.
Offline	Proses lebih terjamin, mendapatkan bantuan langsung dari petugas KPP, cocok untuk yang kurang familiar dengan teknologi.	Membutuhkan waktu dan tenaga lebih, perlu kunjungan langsung ke KPP, potensi antrian.

Prosedur Pengajuan NPWP Perusahaan Melalui Aplikasi Daring

Proses pengajuan NPWP perusahaan melalui aplikasi daring (website DJP) melibatkan pengisian formulir elektronik yang terstruktur. Sistem akan memandu Anda langkah demi langkah, memastikan semua informasi yang dibutuhkan terisi dengan lengkap dan akurat. Sistem validasi otomatis akan mendeteksi kesalahan input data, sehingga mengurangi kemungkinan penolakan pengajuan.

Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran NPWP Perusahaan

Berikut contoh pengisian beberapa kolom penting dalam formulir pendaftaran NPWP perusahaan (data bersifat ilustratif):

Nama Perusahaan: PT. Maju Jaya Indonesia
Alamat Perusahaan: Jl. Sudirman No. 123, Jakarta Selatan 12345
Jenis Usaha: Perdagangan Besar
Nama Direktur Utama: Budi Santoso
Nomor Identitas Direktur Utama: 1234567890123456

Data-data lain seperti Nomor Telepon, Email, dan data pendukung lainnya harus diisi dengan lengkap dan akurat sesuai dengan data perusahaan yang sebenarnya.

Memiliki NPWP Perusahaan itu penting, lho! Proses pembuatannya terbilang mudah, kok, tinggal ikuti prosedur yang ada di kantor pajak. Namun, selain mengurus administrasi perusahaan seperti NPWP, para pemilik usaha juga perlu memahami aspek hukum, terutama terkait hak pemegang saham. Bayangkan jika terjadi pelanggaran, akibatnya bisa fatal! Untuk itu, pahami juga Apa saja sanksi bagi pihak yang melanggar hak pemegang saham?

agar bisnis berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum. Dengan memahami hal ini, Anda bisa lebih fokus mengurus hal-hal penting lainnya, termasuk memastikan NPWP Perusahaan Anda selalu aktif dan terdaftar dengan benar.

Jenis-jenis NPWP Perusahaan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan memiliki beberapa jenis, tergantung pada bentuk badan usaha yang dimilikinya. Perbedaan jenis NPWP ini penting karena berpengaruh pada perlakuan pajak yang diterapkan. Memahami jenis-jenis NPWP perusahaan akan membantu Anda dalam mengelola kewajiban perpajakan bisnis Anda dengan lebih baik.

Perbedaan Jenis NPWP Perusahaan Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

Berikut tabel yang merangkum perbedaan jenis NPWP berdasarkan bentuk badan usaha. Perbedaan ini terutama terletak pada kode dan penambahan informasi pada NPWP itu sendiri yang mencerminkan jenis badan usaha.

Jenis Badan Usaha	Jenis NPWP	Contoh
Perseroan Terbatas (PT)	NPWP PT dengan kode khusus yang menunjukkan status badan hukum PT	00.000.000.0-000.000
Commanditaire Vennootschap (CV)	NPWP CV dengan kode khusus yang menunjukkan status badan hukum CV	00.000.000.0-000.001
Usaha Dagang (UD)	NPWP UD dengan kode khusus yang menunjukkan status badan hukum UD atau perorangan	00.000.000.0-000.002

Ilustrasi Perbedaan NPWP PT, CV, dan UD

Meskipun secara tampilan nomor NPWP PT, CV, dan UD terlihat serupa, perbedaannya terletak pada kode dan data yang tersimpan di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kode tersebut secara unik mengidentifikasi jenis badan usaha dan memungkinkan otoritas pajak untuk menerapkan peraturan perpajakan yang sesuai. Bayangkan seperti nomor identitas kependudukan, meskipun semua berupa angka, tetapi memiliki kode yang menunjukkan status dan informasi lebih detail tentang pemiliknya.

Memiliki NPWP Perusahaan itu penting, lho! Proses pembuatannya relatif mudah, bisa dibantu oleh konsultan pajak. Namun, sebelum mendirikan perusahaan dan mengurus NPWP, ada baiknya memahami potensi masalah yang bisa terjadi di kemudian hari, seperti sengketa pemegang saham. Perlu diwaspadai, karena salah satu penyebabnya bisa jadi masalah pengelolaan keuangan perusahaan yang kurang transparan, seperti yang dijelaskan di sini: Apa saja penyebab terjadinya sengketa pemegang saham?

. Oleh karena itu, memiliki NPWP yang terkelola dengan baik menjadi salah satu langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko tersebut.

Sebagai contoh, NPWP PT akan memiliki kode yang mengindikasikan bahwa entitas tersebut adalah sebuah Perseroan Terbatas, dengan struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum yang berbeda dari CV atau UD. CV memiliki kode yang menunjukkan kemitraan, sementara UD biasanya memiliki kode yang menunjukkan kepemilikan tunggal atau perorangan.

Perbedaan Perlakuan Pajak untuk Setiap Jenis NPWP Perusahaan

Perbedaan jenis NPWP berdampak langsung pada perlakuan pajak. PT, CV, dan UD memiliki kewajiban pajak yang berbeda, termasuk jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, dan metode pelaporan pajak. Misalnya, PT biasanya dikenakan pajak badan, sementara UD yang dimiliki perorangan mungkin dikenakan pajak penghasilan pribadi. Besarnya tarif pajak juga bisa berbeda tergantung pada penghasilan dan jenis badan usaha. Sistem pelaporan pajak juga berbeda, PT memiliki kewajiban pelaporan yang lebih kompleks dibanding UD.

Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis NPWP perusahaan Anda agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari sanksi. Konsultasi dengan konsultan pajak sangat disarankan untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal.

Biaya dan Waktu Pembuatan NPWP Perusahaan

Membuat NPWP perusahaan merupakan langkah penting dalam menjalankan bisnis secara legal dan formal. Prosesnya sendiri relatif mudah, namun memahami estimasi biaya dan waktu yang dibutuhkan akan membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Biaya Pembuatan NPWP Perusahaan

Pembuatan NPWP perusahaan tidak dikenakan biaya. Proses pengajuan dan penerbitan NPWP dilakukan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Anda tidak perlu membayar kepada pihak manapun untuk mendapatkan NPWP perusahaan Anda. Perlu diwaspadai adanya oknum yang menawarkan jasa pembuatan NPWP dengan biaya tertentu; hal ini perlu dihindari karena berpotensi penipuan.

Estimasi Waktu Pembuatan NPWP Perusahaan

Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan NPWP perusahaan bervariasi, tergantung metode pengajuan (online atau offline) dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Perbedaan waktu ini cukup signifikan.

Perbandingan Waktu Pembuatan NPWP Online dan Offline

Secara umum, pembuatan NPWP secara online lebih cepat daripada offline. Proses online memungkinkan pengajuan dan verifikasi dokumen dilakukan secara digital, sehingga mempercepat alur kerja. Pembuatan NPWP secara offline membutuhkan waktu kunjungan ke kantor pajak, proses verifikasi dokumen secara fisik, dan kemungkinan waktu tunggu yang lebih lama.

Online: Estimasi waktu 1-7 hari kerja, tergantung kecepatan verifikasi data dan kesiapan sistem.
Offline: Estimasi waktu bisa mencapai 2-4 minggu, tergantung antrian dan kesiapan petugas pajak.

Faktor yang Mempengaruhi Lama Proses Pembuatan NPWP

Beberapa faktor dapat memperlambat proses pembuatan NPWP, baik online maupun offline. Kelengkapan dan keakuratan dokumen yang diajukan merupakan faktor utama. Kesalahan atau kekurangan dokumen akan menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih lama, bahkan berpotensi ditolak.

Kelengkapan dan keakuratan dokumen.
Kesiapan sistem online (jika pengajuan online).
Antrian di kantor pajak (jika pengajuan offline).
Kesalahan data yang diinput.

Contoh Skenario Pembuatan NPWP yang Cepat dan Lambat

Berikut dua skenario yang menggambarkan perbedaan waktu pembuatan NPWP:

Skenario	Metode	Waktu	Penjelasan
Cepat	Online	3 hari kerja	Dokumen lengkap dan akurat, diajukan melalui sistem online yang lancar. Verifikasi data cepat dan tanpa kendala.
Lambat	Offline	3 minggu	Dokumen kurang lengkap, harus melengkapi beberapa dokumen lagi. Kantor pajak sedang ramai, sehingga proses verifikasi dan pengambilan NPWP memerlukan waktu lebih lama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Seputar NPWP Perusahaan

Memiliki NPWP perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha di Indonesia. Pemahaman yang baik tentang NPWP perusahaan, termasuk prosedur pembuatan dan pengelolaannya, sangat penting untuk kelancaran operasional bisnis. Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar NPWP perusahaan beserta jawabannya.

Pembaruan Data NPWP Perusahaan, Apa itu NPWP Perusahaan dan Bagaimana Cara Membuatnya?

Pembaruan data NPWP perusahaan perlu dilakukan jika terjadi perubahan data penting, seperti perubahan alamat, nama perusahaan, atau perubahan susunan pemegang saham. Proses pembaruan ini penting untuk menjaga akurasi data dan menghindari masalah administrasi di kemudian hari. Pembaruan data dapat dilakukan secara online melalui website resmi DJP atau secara langsung di kantor pelayanan pajak terdekat.

Untuk melakukan pembaruan data, biasanya dibutuhkan dokumen pendukung seperti akta perubahan perusahaan (jika ada perubahan nama atau susunan pemegang saham), bukti kepemilikan tempat usaha baru (jika ada perubahan alamat), dan dokumen identitas pengurus perusahaan. Prosesnya relatif mudah, namun disarankan untuk selalu mengecek persyaratan terbaru di website DJP sebelum mengajukan permohonan.

Pengurusan NPWP Perusahaan yang Hilang atau Rusak

Kehilangan atau kerusakan NPWP perusahaan dapat menimbulkan kendala dalam berbagai aktivitas bisnis. Jangan panik, proses pengurusan pengganti relatif mudah. Anda perlu melaporkan kehilangan atau kerusakan NPWP perusahaan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Pihak kantor pajak akan melakukan verifikasi data dan menerbitkan NPWP pengganti setelah proses verifikasi selesai.

Biasanya, dibutuhkan dokumen pendukung seperti surat keterangan kehilangan (jika NPWP hilang) atau bukti kerusakan NPWP (jika NPWP rusak), serta dokumen identitas pengurus perusahaan. Proses penerbitan NPWP pengganti umumnya tidak memakan waktu lama, namun waktu prosesnya dapat bervariasi tergantung pada kesiapan dokumen dan antrian di kantor pelayanan pajak.

Perbedaan NPWP Cabang dan NPWP Induk Perusahaan

NPWP cabang dan NPWP induk perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan. NPWP induk perusahaan merupakan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh perusahaan utama. Sementara itu, NPWP cabang merupakan NPWP yang dimiliki oleh cabang perusahaan yang beroperasi di lokasi berbeda dari perusahaan induk. Meskipun keduanya berbeda, keduanya tetap terhubung dan dilaporkan secara terpisah dalam administrasi perpajakan.

NPWP cabang digunakan untuk keperluan perpajakan cabang tersebut secara terpisah, sementara NPWP induk perusahaan digunakan untuk keperluan perpajakan perusahaan induk. Keberadaan NPWP cabang penting untuk memisahkan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan antara cabang dan induk perusahaan. Hal ini mempermudah pelaporan pajak dan pengawasan dari pihak pajak.