Apa hak pemegang saham dalam kasus merger?

Hak Pemegang Saham Sebelum Merger

Apa hak pemegang saham dalam kasus merger? – Proses merger dan akuisisi perusahaan seringkali menimbulkan dinamika kompleks, terutama bagi pemegang saham. Memahami hak-hak mereka sebelum proses merger dimulai sangat krusial untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi. Berikut penjelasan rinci mengenai hak-hak tersebut, potensi konflik, dan langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil.

Table of Contents

Dalam merger, pemegang saham memiliki hak suara untuk menyetujui atau menolak rencana penggabungan. Keputusan ini sangat krusial, mengingat dampaknya terhadap nilai investasi mereka. Oleh karena itu, memahami bagaimana menggunakan hak suara secara efektif sangat penting; baca panduan lengkapnya di sini: Bagaimana cara menggunakan hak suara dengan efektif? Dengan pemahaman yang baik, pemegang saham dapat memastikan suara mereka didengar dan kepentingan mereka terlindungi selama proses merger, menghasilkan hasil yang optimal bagi portofolio investasi mereka.

Hak-Hak Dasar Pemegang Saham Sebelum Merger

Sebelum proses merger dimulai, pemegang saham memiliki beberapa hak dasar yang dilindungi oleh hukum. Ketiga hak utama ini—hak suara, hak dividen, dan hak informasi—membentuk landasan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan dan pengawasan kinerja manajemen.

Hak Suara: Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) terkait berbagai keputusan penting perusahaan, termasuk persetujuan rencana merger. Jumlah suara yang dimiliki sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki.
Hak Dividen: Pemegang saham berhak atas bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen, sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Pembagian dividen ini diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS.
Hak Informasi: Pemegang saham berhak mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat dan pengawasan manajemen.

Contoh Kasus Pengabaian Hak Pemegang Saham di Indonesia

Sayangnya, kasus pengabaian hak pemegang saham sebelum merger di Indonesia pernah terjadi. Meskipun detail spesifik kasus seringkali tidak dipublikasikan secara luas karena kerahasiaan bisnis dan proses hukum, kita bisa melihat contoh umum seperti kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan merger, dimana informasi penting mengenai valuasi perusahaan dan dampak merger terhadap pemegang saham minoritas disembunyikan atau disampaikan secara tidak lengkap. Hal ini menyebabkan pemegang saham minoritas merasa dirugikan karena tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi yang memadai. Kasus-kasus seperti ini seringkali berakhir dengan gugatan hukum yang panjang dan kompleks.

Perbandingan Hak Pemegang Saham di Perusahaan Publik dan Swasta

Perbedaan status perusahaan (publik atau swasta) memengaruhi hak-hak pemegang saham. Perusahaan publik, dengan keterbukaan informasi yang lebih tinggi, umumnya memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang saham.

Jenis Perusahaan	Hak Suara	Hak Dividen	Hak Informasi
Publik	Teratur dan terlindungi oleh peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)	Teratur dan transparan, mengikuti aturan BEI	Terbuka dan wajib dilaporkan secara berkala kepada BEI dan publik
Swasta	Tergantung pada anggaran dasar perusahaan, bisa lebih terbatas	Tergantung pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan pemegang saham mayoritas	Lebih terbatas, akses informasi mungkin tidak seluas perusahaan publik

Potensi Konflik Kepentingan Antara Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas

Sebelum merger, potensi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas seringkali muncul. Pemegang saham mayoritas, dengan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, meskipun merugikan pemegang saham minoritas. Contohnya, valuasi perusahaan yang tidak adil dalam proses merger, dimana perusahaan dihargai lebih rendah dari nilai sebenarnya, merugikan pemegang saham minoritas yang terpaksa menerima harga jual yang rendah.

Langkah-Langkah Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Sebelum Merger

Pemegang saham minoritas memiliki beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak mereka sebelum merger. Langkah-langkah ini meliputi:

Meminta informasi yang lengkap dan transparan: Menuntut akses penuh terhadap informasi terkait rencana merger, termasuk valuasi perusahaan dan dampaknya terhadap pemegang saham.
Mengkonsultasikan dengan ahli hukum: Mendapatkan nasihat hukum untuk memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika hak-hak mereka dilanggar.
Bernegosiasi dengan pemegang saham mayoritas: Mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak melalui negosiasi.
Mengajukan gugatan hukum: Jika negosiasi gagal dan hak-hak mereka dilanggar, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan hukum untuk melindungi kepentingan mereka.

Pengaruh Merger terhadap Hak Pemegang Saham

Merger atau penggabungan perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap hak pemegang saham, baik positif maupun negatif. Perubahan struktur kepemilikan dan nilai saham pasca-merger memerlukan pemahaman yang cermat agar pemegang saham dapat melindungi kepentingan mereka. Artikel ini akan membahas beberapa aspek penting pengaruh merger terhadap hak pemegang saham, termasuk perubahan struktur kepemilikan, skenario menguntungkan dan merugikan, contoh kasus di Indonesia, proses valuasi saham, dan mekanisme penawaran tender.

Dalam merger, pemegang saham berhak atas informasi transparan mengenai proses dan dampaknya terhadap nilai saham mereka. Mereka juga berhak atas perlakuan yang adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, jika Anda merasa hak-hak tersebut dilanggar, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh dengan mengunjungi Ke mana harus mengadu jika hak sebagai pemegang saham dilanggar?

. Pemahaman yang jelas mengenai hak-hak Anda sebagai pemegang saham sangat krusial dalam proses merger dan akuisisi perusahaan.

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham dan Dampaknya

Merger secara langsung mengubah struktur kepemilikan saham perusahaan yang terlibat. Pemegang saham perusahaan yang diakuisisi mungkin akan menerima saham perusahaan pengakuisisi, uang tunai, atau kombinasi keduanya sebagai kompensasi atas saham mereka. Perubahan ini berdampak pada proporsi kepemilikan, hak suara, dan potensi dividen yang diterima. Sebagai contoh, jika pemegang saham minoritas di perusahaan yang diakuisisi, mereka mungkin kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan pasca-merger, meskipun nilai saham mereka meningkat.

Hak pemegang saham dalam kasus merger cukup kompleks, bergantung pada jenis merger dan perjanjian yang disepakati. Mereka biasanya berhak atas informasi terkait proses merger dan mendapatkan kompensasi yang adil atas saham mereka. Perlu dipahami pula konteks perusahaan yang terlibat, misalnya apakah salah satunya merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki negara, seperti yang dijelaskan di sini: Apa itu PT Persero?

. Pemahaman mengenai PT Persero penting karena kepemilikan negara dapat memengaruhi proses negosiasi dan hak-hak pemegang saham dalam merger tersebut. Oleh karena itu, konsultasi hukum sangat disarankan sebelum mengambil keputusan terkait hak-hak mereka dalam sebuah merger.

Skenario Merger Menguntungkan dan Merugikan Pemegang Saham

Hasil merger bagi pemegang saham sangat bervariasi. Berikut beberapa skenario:

Skenario Menguntungkan: Merger menghasilkan sinergi yang signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan nilai saham dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham melalui peningkatan harga saham atau dividen yang lebih tinggi. Contohnya, merger antara dua perusahaan teknologi yang saling melengkapi dapat menciptakan perusahaan yang lebih besar dan lebih kompetitif, yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham.
Skenario Merugikan: Merger yang tidak terencana dengan baik atau didorong oleh motivasi yang salah dapat merugikan pemegang saham. Misalnya, jika perusahaan pengakuisisi membayar harga yang terlalu tinggi untuk perusahaan yang diakuisisi, hal ini dapat mengurangi nilai saham perusahaan gabungan dan merugikan pemegang saham. Selain itu, konflik kepentingan manajemen pasca-merger juga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham.

Contoh Kasus Merger di Indonesia

Di Indonesia, terdapat banyak contoh merger dengan dampak positif dan negatif bagi pemegang saham. Sayangnya, data spesifik mengenai dampak finansial bagi pemegang saham masing-masing seringkali tidak dipublikasikan secara detail. Namun, secara umum, merger yang berhasil menciptakan sinergi dan efisiensi biasanya berdampak positif. Sebaliknya, merger yang gagal mencapai tujuan sinergi atau mengalami masalah integrasi pasca-merger dapat berdampak negatif.

Sebagai ilustrasi, kita dapat membayangkan skenario merger antara dua bank kecil. Jika merger menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan dan perluasan jangkauan pasar, maka pemegang saham dapat diuntungkan dari peningkatan profitabilitas dan nilai saham. Sebaliknya, jika merger tersebut menimbulkan konflik internal dan masalah integrasi sistem, maka pemegang saham dapat mengalami kerugian.

Hak pemegang saham dalam merger cukup kompleks, bergantung pada kesepakatan yang disetujui. Mereka berhak atas informasi transparan terkait proses merger dan dampaknya pada investasi mereka. Perubahan signifikan pada kegiatan usaha pasca-merger, misalnya, perlu dipertimbangkan, sebagaimana halnya dengan mengubah kegiatan usaha pada izin usaha yang sudah ada, yang prosesnya bisa Anda pelajari lebih lanjut di sini: Bagaimana cara mengubah kegiatan usaha pada izin usaha?

. Memahami proses perubahan izin usaha ini penting karena dapat berdampak pada valuasi perusahaan pasca-merger dan hak-hak pemegang saham selanjutnya. Singkatnya, kejelasan informasi dan pemahaman regulasi terkait perubahan usaha sangat krusial dalam melindungi hak-hak pemegang saham selama proses merger.

Proses Valuasi Saham dalam Merger dan Pengaruhnya terhadap Hak Pemegang Saham

Valuasi saham merupakan proses penentuan nilai wajar saham dalam merger. Metode valuasi yang digunakan akan mempengaruhi kompensasi yang diterima pemegang saham. Metode valuasi yang akurat dan transparan sangat penting untuk memastikan pemegang saham mendapatkan kompensasi yang adil. Jika valuasi saham dilakukan dengan metode yang kurang tepat, pemegang saham mungkin dirugikan karena menerima kompensasi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya saham mereka.

Mekanisme Penawaran Tender dan Hak Pemegang Saham

Penawaran tender adalah mekanisme yang umum digunakan dalam merger di mana perusahaan pengakuisisi menawarkan harga tertentu untuk membeli saham perusahaan target. Pemegang saham perusahaan target memiliki hak untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Informasi yang transparan dan akurat mengenai penawaran tender sangat penting agar pemegang saham dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang penawaran tersebut, termasuk detail tentang harga penawaran, jangka waktu penawaran, dan rencana pasca-merger.

Hak pemegang saham dalam kasus merger cukup kompleks, bergantung pada jenis merger dan kesepakatan yang disetujui. Mereka berhak atas informasi yang transparan mengenai proses merger dan dampaknya terhadap investasi mereka. Terkadang, proses ini melibatkan penyesuaian besar, bahkan mungkin perubahan struktur perusahaan yang berdampak pada perekrutan karyawan, misalnya, memerlukan pemahaman mendalam tentang Bagaimana prosedur untuk mempekerjakan tenaga kerja asing?

, jika perusahaan hasil merger berencana ekspansi internasional. Singkatnya, pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka sangat penting bagi pemegang saham untuk melindungi kepentingan mereka selama dan setelah proses merger selesai.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dalam Merger

Proses merger dan akuisisi perusahaan seringkali melibatkan perubahan signifikan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat krusial untuk memastikan hak-hak mereka terjaga selama proses tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meskipun praktiknya masih membutuhkan kewaspadaan dan pemahaman yang mendalam.

Regulasi Perlindungan Pemegang Saham dalam Merger dan Akuisisi

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam merger dan akuisisi terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pelaksanaannya. UUPT mengatur mengenai hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai rencana merger, hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana merger, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila hak-haknya dilanggar. Selain UUPT, peraturan lain seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi dan melindungi kepentingan pemegang saham dalam transaksi korporasi ini.

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Pemegang Saham, Apa hak pemegang saham dalam kasus merger?

Meskipun terdapat payung hukum yang kuat, kasus pelanggaran hak pemegang saham dalam merger masih terjadi. Sebagai contoh (contoh kasus bersifat hipotetis untuk menjaga kerahasiaan data dan menghindari penyebutan nama perusahaan spesifik), sebuah kasus dapat terjadi ketika manajemen perusahaan tidak memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai rencana merger kepada pemegang saham minoritas. Hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham minoritas dirugikan karena tidak dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap. Contoh lain adalah ketika proses appraisal rights (hak penilaian) yang diberikan kepada pemegang saham yang menolak merger tidak dijalankan dengan adil dan transparan.

Kutipan Peraturan Perundang-undangan yang Relevan

“Dalam hal RUPS menyetujui penggabungan Perseroan, pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan tersebut berhak atas pembayaran sejumlah uang yang nilainya sama dengan nilai sahamnya, sebagaimana ditentukan berdasarkan penilaian independen.” (Ilustrasi kutipan, Pasal … Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Lembaga Penyelesaian Sengketa

Beberapa lembaga dan otoritas berwenang menyelesaikan sengketa terkait hak pemegang saham dalam merger. OJK memiliki peran pengawasan dan penyelesaian sengketa di sektor pasar modal. Selain itu, pemegang saham juga dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri untuk mendapatkan keadilan jika hak-haknya dilanggar. Proses penyelesaian sengketa dapat melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan.

Prosedur Hukum bagi Pemegang Saham yang Haknya Dilanggar

Pemegang saham yang merasa haknya dilanggar selama proses merger dapat menempuh beberapa prosedur hukum. Langkah pertama umumnya adalah dengan melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi atau negosiasi dengan perusahaan. Jika upaya tersebut gagal, pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Bukti-bukti yang kuat, seperti dokumen perjanjian, surat-surat, dan kesaksian saksi, sangat penting untuk memperkuat posisi hukum pemegang saham dalam proses litigasi. Konsultasi dengan ahli hukum korporasi sangat disarankan untuk memastikan langkah-langkah hukum yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi yang tepat.

Hak Pemegang Saham Setelah Merger: Apa Hak Pemegang Saham Dalam Kasus Merger?

Proses merger perusahaan seringkali membawa perubahan signifikan bagi pemegang saham. Memahami hak-hak mereka setelah merger selesai sangat krusial untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut, perubahan yang mungkin terjadi, dan langkah-langkah yang dapat diambil pemegang saham.

Hak Suara dalam Perusahaan Baru

Setelah merger, pemegang saham akan memiliki hak suara dalam perusahaan baru yang terbentuk, meskipun proporsi kepemilikan dan bobot suara mereka mungkin berubah. Hak suara ini bergantung pada kesepakatan merger yang telah disepakati. Dalam beberapa kasus, pemegang saham mungkin diberikan hak suara proporsional berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki di perusahaan lama. Namun, dalam skema merger tertentu, struktur kepemilikan dan hak suara bisa berubah secara signifikan, bahkan sampai hilangnya hak suara sama sekali bagi sebagian pemegang saham.

Perubahan Jenis Saham

Merger dapat mengakibatkan perubahan jenis saham yang dimiliki pemegang saham. Misalnya, pemegang saham yang sebelumnya memiliki saham biasa mungkin menerima saham preferen di perusahaan baru, atau sebaliknya. Perubahan ini berdampak pada hak dividen, hak suara, dan prioritas klaim aset perusahaan. Perubahan jenis saham ini biasanya dijelaskan secara rinci dalam dokumen kesepakatan merger dan perlu dipahami dengan saksama oleh pemegang saham.

Ilustrasi Penerimaan Saham Baru sebagai Kompensasi

Bayangkan sebuah skenario di mana Perusahaan A dan Perusahaan B melakukan merger. Sebelum merger, Pak Budi memiliki 1000 saham Perusahaan A dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham. Setelah merger, disepakati bahwa setiap 10 saham Perusahaan A akan ditukar dengan 7 saham Perusahaan C (perusahaan hasil merger). Artinya, Pak Budi akan menerima 700 saham Perusahaan C (1000 saham x 7/10). Nilai saham Perusahaan C akan ditentukan berdasarkan valuasi perusahaan baru setelah merger. Jika nilai saham Perusahaan C adalah Rp 15.000 per saham, maka nilai investasi Pak Budi setelah merger adalah Rp 10.500.000 (700 saham x Rp 15.000). Perubahan ini dapat meningkatkan atau mengurangi nilai investasi awal Pak Budi, bergantung pada kinerja saham Perusahaan C setelah merger.

Potensi Konflik Kepentingan Pemegang Saham

Setelah merger, potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dapat muncul, terutama jika ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Misalnya, pemegang saham mayoritas mungkin mengutamakan kepentingan mereka sendiri atas kepentingan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan baru. Perbedaan visi mengenai arah bisnis perusahaan pasca-merger juga bisa memicu konflik.

Langkah-langkah Pemegang Saham untuk Melindungi Hak

Untuk melindungi hak-hak mereka, pemegang saham perlu memahami secara detail dokumen kesepakatan merger, termasuk rincian mengenai pertukaran saham, hak suara, dan hak-hak lainnya di perusahaan baru. Mereka juga perlu aktif mengikuti rapat pemegang saham dan mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang jelas. Jika merasa hak-haknya dilanggar, pemegang saham dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Mencari informasi tambahan dari sumber terpercaya seperti situs web resmi perusahaan atau lembaga pengawas pasar modal juga sangat disarankan.

Pertimbangan Etis dalam Merger dan Hak Pemegang Saham

Proses merger dan akuisisi perusahaan seringkali melibatkan pertimbangan etis yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pemegang saham. Keputusan yang diambil selama proses ini dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pemegang saham, baik secara finansial maupun secara reputasional perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek etika dalam merger sangatlah krusial.

Merger yang dilakukan secara etis memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemegang saham, diperlakukan secara adil dan transparan. Kegagalan untuk mempertimbangkan aspek etika dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pemegang saham dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan yang terlibat.

Praktik Bisnis Tidak Etis dalam Merger

Beberapa praktik bisnis yang tidak etis dapat merugikan pemegang saham selama proses merger. Contohnya termasuk manipulasi harga saham untuk keuntungan pihak tertentu, penyembunyian informasi material yang relevan dengan keputusan investasi, atau bahkan pengalihan aset perusahaan sebelum merger dilakukan untuk menguntungkan segelintir orang. Ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan juga dapat dikategorikan sebagai praktik tidak etis, karena pemegang saham tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan. Akibatnya, pemegang saham mungkin menerima imbalan yang jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari saham mereka.

Praktik Terbaik dalam Melindungi Hak Pemegang Saham

Penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktik terbaik guna melindungi hak pemegang saham selama proses merger. Hal ini mencakup:

Transparansi penuh: Memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pemegang saham tentang rencana merger, termasuk pertimbangan finansial dan potensi risiko.
Evaluasi independen: Menugaskan pihak ketiga yang independen untuk melakukan penilaian atas nilai perusahaan dan memastikan keadilan transaksi.
Konsultasi dengan pemegang saham: Memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memberikan masukan dan mengajukan pertanyaan sebelum keputusan akhir diambil.
Perlindungan hak minoritas: Menjamin bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dilindungi dan tidak diabaikan selama proses merger.
Kompensasi yang adil: Menawarkan kompensasi yang adil dan wajar kepada pemegang saham berdasarkan nilai sebenarnya dari saham mereka.

Peran Manajemen dalam Melindungi Hak Pemegang Saham

Manajemen perusahaan memiliki peran penting dalam melindungi hak pemegang saham selama merger. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses merger dilakukan secara etis dan transparan, serta bahwa kepentingan pemegang saham dipertimbangkan secara serius. Manajemen harus bertindak sebagai perantara yang adil antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam merger, memastikan bahwa semua informasi yang relevan diungkapkan dan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Pentingnya Transparansi dan Informasi Akurat

Transparansi dan penyediaan informasi akurat merupakan kunci dalam melindungi hak pemegang saham selama merger. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur tentang rencana merger, termasuk potensi keuntungan dan kerugian, serta risiko yang terkait. Informasi yang tidak akurat atau tersembunyi dapat mengakibatkan pemegang saham membuat keputusan investasi yang salah dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keadilan dalam proses merger.