UMK Saat Ini Besaran dan Cara Perhitungannya

Memahami UMK: Jaminan Kesejahteraan Pekerja

Berapa UMK yang berlaku saat ini dan bagaimana cara menghitungnya? – Mengetahui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sangat penting, terutama bagi para pekerja dan pengusaha. Informasi ini menjadi acuan utama dalam menentukan gaji minimum yang harus diterima pekerja setiap bulannya. Ketidaktahuan mengenai UMK dapat berdampak pada hak-hak pekerja yang terabaikan atau bahkan eksploitasi tenaga kerja. Artikel ini akan memberikan informasi lengkap tentang besaran UMK yang berlaku saat ini dan menjelaskan secara rinci bagaimana UMK dihitung.

Table of Contents

UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten/kota. Besarannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing, mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan daya saing perekonomian daerah. Penentuan UMK melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan memahami UMK, pekerja dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya, sementara pengusaha dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. UMK juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di suatu daerah.

Penjelasan UMK, Berapa UMK yang berlaku saat ini dan bagaimana cara menghitungnya?

UMK ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi perekonomian daerah. Rumus perhitungan UMK sendiri cukup kompleks dan melibatkan berbagai variabel ekonomi.

Menentukan UMK saat ini dan perhitungannya memang penting, terutama bagi perusahaan. Besaran UMK ini berpengaruh pada pengeluaran perusahaan, dan jika suatu saat perusahaan ingin tutup, maka prosesnya akan lebih kompleks. Nah, jika Anda berencana untuk menutup perusahaan, ada baiknya memahami prosesnya terlebih dahulu dengan membaca panduan di Bagaimana cara membubarkan PT?. Setelah perusahaan dibubarkan, perhitungan UMK tentunya tidak lagi relevan, namun memahami perhitungan UMK tetap penting sebagai pengetahuan dasar pengelolaan keuangan perusahaan sebelumnya.

Komponen yang Mempengaruhi UMK

Beberapa faktor penting yang secara signifikan mempengaruhi penetapan UMK meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat produktivitas pekerja, serta kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah tersebut. KHL sendiri mencakup berbagai pos pengeluaran, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga pendidikan dan kesehatan. Perubahan pada faktor-faktor ini akan berdampak pada besaran UMK yang ditetapkan setiap tahunnya.

Menentukan UMK saat ini dan perhitungannya memang penting, terutama bagi perusahaan yang akan menetapkan gaji karyawan. Namun, jika Anda berencana mendirikan PT, memahami perhitungan modal dasar juga krusial. Informasi lengkap tentang bagaimana cara menghitung modal dasar PT? sangat membantu dalam proses ini. Setelah memastikan modal dasar PT, Anda bisa kembali fokus pada perhitungan UMK dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dengan demikian, semua aspek legalitas perusahaan Anda terpenuhi.

Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan mendorong kenaikan UMK agar daya beli pekerja tetap terjaga.
Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya diiringi dengan peningkatan UMK, mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Produktivitas Kerja: Peningkatan produktivitas pekerja dapat menjadi dasar untuk penyesuaian UMK ke arah yang lebih tinggi.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Survei KHL yang akurat dan komprehensif menjadi landasan utama dalam menentukan besaran UMK. Data KHL ini mencerminkan kebutuhan minimum untuk memenuhi standar hidup layak di suatu daerah.

Perhitungan UMK: Gambaran Umum

Perhitungan UMK tidaklah sederhana dan menggunakan rumus yang cukup kompleks. Rumus ini melibatkan berbagai variabel ekonomi dan data statistik yang perlu dikaji secara cermat. Meskipun rumus pastinya dapat berbeda antar daerah, prinsip umumnya tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup layak dan daya saing ekonomi regional.

Rumus perhitungan UMK biasanya melibatkan variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL), namun rumus pastinya bersifat dinamis dan berbeda-beda di setiap daerah.

Sebagai contoh ilustrasi, bayangkan sebuah daerah dengan inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi 7%, dan kebutuhan hidup layak sebesar Rp 2.500.000. Perhitungan UMK akan mempertimbangkan ketiga faktor ini dan mungkin menghasilkan UMK yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, ini hanyalah ilustrasi sederhana, dan perhitungan sebenarnya jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai data statistik lainnya.

Mencari tahu UMK saat ini dan perhitungannya? Tentu saja, UMK dihitung berdasarkan berbagai faktor ekonomi regional. Namun, terkadang penghasilan kita, bahkan di atas UMK, masih dikenakan pajak tambahan, misalnya jika kita membeli barang-barang mewah. Nah, untuk lebih memahami beban pajak tambahan tersebut, simak penjelasan lebih lanjut mengenai Apa itu pajak penjualan atas barang mewah?

agar kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dengan memahami pajak ini, kita bisa lebih akurat dalam menghitung penghasilan bersih setelah dipotong pajak dan UMK menjadi lebih relevan dalam konteks perencanaan keuangan kita.

Sumber Informasi UMK

Informasi resmi mengenai UMK dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah daerah masing-masing, Kementerian Ketenagakerjaan, atau media massa terpercaya. Penting untuk selalu mengacu pada sumber informasi resmi untuk mendapatkan data UMK yang akurat dan terbaru.

UMK Saat Ini di Berbagai Daerah

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan angka minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya di suatu daerah. Besaran UMK ini berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Memahami besaran UMK dan bagaimana cara menghitungnya penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Menentukan UMK saat ini dan perhitungannya memang penting, terutama bagi perusahaan yang ingin memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Informasi ini krusial dalam menentukan besaran gaji karyawan. Namun, bagi Anda yang berencana mendirikan PT, perlu juga mempertimbangkan aspek lain seperti modal dasar perusahaan. Simak informasi lengkapnya mengenai berapa minimal modal dasar yang harus dimiliki PT untuk memastikan kelangsungan bisnis Anda.

Setelah memahami hal tersebut, Anda dapat kembali fokus pada perhitungan UMK dan memastikan gaji karyawan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat berjalan lancar dan sesuai aturan.

Perbedaan UMK antar daerah mencerminkan disparitas ekonomi dan kondisi pasar kerja di masing-masing wilayah. Faktor-faktor seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas kerja, dan kebutuhan hidup layak turut mempengaruhi penetapan UMK.

Besaran UMK di Berbagai Daerah

Berikut adalah tabel yang menampilkan besaran UMK di beberapa daerah di Indonesia. Perlu diingat bahwa data ini bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahunnya. Untuk informasi terkini, selalu rujuk pada sumber data resmi pemerintah setempat.

Menentukan UMK saat ini dan perhitungannya memang penting, terutama bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji karyawan. Perlu diingat bahwa besaran UMK ini juga bergantung pada bentuk badan usaha, misalnya apakah perusahaan tersebut berbentuk PT atau firma. Untuk memahami perbedaan struktur dan tanggung jawab hukumnya, silahkan baca selengkapnya di Apa perbedaan PT dengan firma? , karena hal ini berpengaruh pada bagaimana perusahaan tersebut menghitung dan menerapkan UMK dalam penggajian.

Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat lebih akurat dalam menghitung UMK dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Provinsi	Kota/Kabupaten	Besaran UMK (Contoh)	Sumber Data
Jawa Barat	Bandung	Rp 5.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Jawa Timur	Surabaya	Rp 4.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Rp 5.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
Sumatera Utara	Medan	Rp 4.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara
Banten	Tangerang	Rp 4.800.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Untuk mengakses informasi UMK terkini, Anda dapat mengunjungi situs web resmi pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Informasi ini biasanya diumumkan secara resmi menjelang akhir tahun.

Ilustrasi Perbedaan UMK di Tiga Kota Besar

Berikut ilustrasi perbedaan UMK di tiga kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, dan Medan. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan UMK di setiap wilayah.

Jakarta:

UMK Jakarta cenderung lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain karena tingginya biaya hidup dan daya beli masyarakat. Besaran UMK dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Jakarta.
Surabaya:

UMK Surabaya berada di posisi menengah. Meskipun merupakan kota besar, biaya hidup dan daya beli masyarakat di Surabaya relatif lebih rendah dibandingkan Jakarta. Faktor industri dan perkembangan ekonomi lokal juga berpengaruh pada besaran UMK.
Medan:

UMK Medan umumnya lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Surabaya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya hidup yang relatif lebih rendah dan perkembangan ekonomi yang berbeda.

Cara Menghitung UMK

Menghitung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bukanlah proses sederhana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Prosesnya melibatkan beberapa faktor dan perhitungan yang kompleks, yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Berikut penjelasan detail mengenai perhitungan UMK, meskipun perhitungan yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Rumus dan Langkah Perhitungan UMK

Secara umum, perhitungan UMK mengacu pada beberapa variabel kunci, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL). Meskipun rumus pastinya dapat bervariasi antar daerah, konsep dasarnya tetap sama: mempertimbangkan kenaikan harga barang dan jasa serta kebutuhan dasar masyarakat. Sayangnya, tidak ada rumus tunggal yang dipublikasikan secara luas untuk perhitungan UMK. Setiap daerah memiliki metodologi perhitungannya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial daerah tersebut. Rumus yang digunakan biasanya bersifat rahasia dan bersifat internal.

Contoh Perhitungan UMK dengan Data Fiktif

Untuk memahami prosesnya secara umum, mari kita gunakan contoh data fiktif. Anggaplah UMK tahun sebelumnya adalah Rp 2.500.000. Inflasi tahun ini sebesar 5%, pertumbuhan ekonomi 4%, dan kenaikan KHL sebesar 6%. Dalam contoh sederhana (yang tidak mencerminkan rumus sebenarnya), kita bisa mengambil rata-rata kenaikan tersebut. Rata-rata kenaikan (5%+4%+6%)/3 = 5%. Maka, UMK tahun ini akan menjadi Rp 2.500.000 x (1 + 5%) = Rp 2.625.000. Ingat, ini hanyalah contoh sederhana dan tidak merepresentasikan rumus perhitungan UMK yang sebenarnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran UMK

Beberapa faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi besaran UMK adalah:

Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi akan mendorong kenaikan UMK agar daya beli pekerja tetap terjaga.
Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah, yang dapat mendukung kenaikan UMK.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL): KHL merupakan standar kebutuhan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Perhitungan KHL sangat penting dalam menentukan besaran UMK.
Survei Kebutuhan Hidup: Pemerintah daerah biasanya melakukan survei untuk mengetahui secara rinci kebutuhan hidup masyarakat. Data dari survei ini akan menjadi dasar dalam menentukan besaran UMK.
Kondisi Ekonomi Daerah: Kondisi ekonomi suatu daerah, termasuk tingkat pendapatan per kapita dan sektor ekonomi dominan, juga berpengaruh terhadap besaran UMK.

Diagram Alir Sederhana Perhitungan UMK

Berikut ilustrasi diagram alir sederhana, perlu diingat bahwa proses sebenarnya jauh lebih kompleks:

Mulai → Kumpulkan Data (Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, KHL) → Hitung Rata-rata Kenaikan → Kalikan dengan UMK Tahun Sebelumnya → Tentukan UMK Baru → Selesai

Peraturan dan Regulasi Terkait UMK

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Pemahaman yang baik mengenai regulasi ini penting bagi pengusaha dan pekerja agar terhindar dari pelanggaran hukum.

Peraturan Pemerintah yang Mengatur Penetapan UMK

Penetapan UMK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang upah minimum.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memberikan detail teknis mengenai perhitungan dan penetapan UMK.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebelumnya) juga berperan dalam memberikan pedoman dan petunjuk teknis terkait penetapan UMK.

Sumber Hukum yang Mengatur UMK

Sumber hukum yang mengatur UMK bersumber dari peraturan perundang-undangan di atas, yang secara hierarkis terstruktur dari undang-undang hingga peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

Lembaga yang Berwenang Menetapkan UMK

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK di wilayahnya masing-masing. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Poin-Poin Penting Peraturan Terkait UMK

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait peraturan UMK antara lain:

UMK ditetapkan setiap tahun dan berlaku efektif pada 1 Januari tahun berikutnya.
Perhitungan UMK mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dewan Pengupahan berperan sebagai forum musyawarah untuk membahas dan memberikan rekomendasi penetapan UMK.
Pengusaha wajib membayar upah minimum kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Sanksi Pelanggaran Peraturan UMK

Perusahaan yang melanggar peraturan UMK dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak pekerja.

Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan izin usaha.
Sanksi pidana dapat berupa denda dan/atau penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Besaran sanksi pidana bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran.
Selain sanksi resmi, perusahaan juga berisiko menghadapi tuntutan hukum perdata dari pekerja yang dirugikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ): Berapa UMK Yang Berlaku Saat Ini Dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

Setelah memahami cara perhitungan dan besaran UMK saat ini, beberapa pertanyaan umum sering muncul seputar penerapan dan implikasinya. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait UMK, disertai contoh kasus untuk memperjelas pemahaman.

Perbedaan UMK dan UMR

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMR (Upah Minimum Regional) seringkali dianggap sama, padahal terdapat perbedaan. UMR merupakan istilah lama yang kini telah digantikan oleh UMK. UMK merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/wali kota) untuk masing-masing kabupaten/kota, sedangkan UMR merupakan istilah umum yang mencakup seluruh wilayah provinsi. Dengan kata lain, UMK merupakan spesifikasi lebih detail dari UMR yang dulu pernah digunakan.

UMK: Standar upah minimum di tingkat kabupaten/kota.
UMR: Istilah lama yang telah digantikan oleh UMK dan mencakup seluruh wilayah provinsi.

Konsekuensi Perusahaan yang Tidak Membayar UMK

Perusahaan yang tidak membayar UMK kepada karyawannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda, bahkan pencabutan izin usaha. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan ini untuk menghindari masalah hukum.

Sanksi dapat berupa teguran tertulis.
Sanksi berupa denda administratif.
Pencabutan izin usaha dalam kasus pelanggaran berat dan berulang.

Contoh kasus: Sebuah perusahaan di Kota Bandung tidak membayar UMK kepada karyawannya selama 6 bulan. Setelah mendapat laporan dan investigasi, perusahaan tersebut dikenai denda sebesar Rp 50.000.000 dan diberikan teguran tertulis. Jika pelanggaran berulang, izin usahanya dapat dicabut.

Waktu Penetapan UMK

Penetapan UMK biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, sekitar bulan Oktober hingga November. Proses penetapan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Pertimbangan dalam penetapan UMK meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

Penetapan UMK umumnya dilakukan pada akhir tahun.
Proses penetapan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

Contoh kasus: Pada tahun 2023, UMK di Kota Surabaya ditetapkan pada bulan November dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Tips dan Saran

Memahami UMK dan hak-hak pekerja serta memastikan kepatuhan perusahaan merupakan kunci terciptanya hubungan kerja yang adil dan harmonis. Berikut beberapa tips dan saran praktis yang dapat membantu pekerja dan perusahaan dalam hal UMK.

Cara Memahami Hak Pekerja Terkait UMK

Penting bagi pekerja untuk memahami hak-haknya terkait UMK. Ketidaktahuan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Selalu meminta slip gaji dan perhatikan dengan teliti apakah UMK sudah dibayarkan sesuai ketentuan.
Simpan bukti pembayaran gaji sebagai arsip penting.
Cari informasi mengenai UMK di situs resmi pemerintah atau serikat pekerja.
Jangan ragu untuk bertanya kepada atasan atau bagian HRD perusahaan jika ada hal yang tidak dipahami terkait pembayaran gaji.
Bergabung dengan serikat pekerja untuk mendapatkan dukungan dan informasi lebih lanjut tentang hak-hak pekerja.

Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan UMK

Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan UMK bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Berikut beberapa saran untuk memastikan kepatuhan:

Pantau secara berkala perubahan peraturan UMK yang dikeluarkan pemerintah.
Pastikan sistem penggajian perusahaan sudah sesuai dengan peraturan UMK yang berlaku.
Berikan pelatihan kepada bagian HRD dan manajemen terkait peraturan UMK dan bagaimana menerapkannya dengan benar.
Terapkan sistem transparansi dalam penggajian agar karyawan dapat memahami rincian penghasilan mereka.
Sediakan saluran komunikasi yang jelas bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait gaji.

Melaporkan Pelanggaran UMK

Jika menemukan pelanggaran UMK, pekerja memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Kumpulkan bukti-bukti pelanggaran, seperti slip gaji, surat perjanjian kerja, dan saksi.
Laporkan pelanggaran tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Konsultasikan dengan serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Sumber Daya Informasi UMK

Ada beberapa sumber daya yang dapat diakses pekerja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai UMK:

Website resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing.
Serikat pekerja atau organisasi buruh.
Lembaga bantuan hukum yang menangani kasus ketenagakerjaan.

Poin-Poin Penting Mengenai UMK dan Hak Pekerja

Berikut beberapa poin penting yang perlu diingat:

UMK adalah upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja setiap bulan.
UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
Pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan UMK yang berlaku.
Perusahaan wajib mematuhi peraturan UMK dan memberikan upah yang layak kepada karyawannya.
Pekerja memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran UMK kepada pihak berwenang.