Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya?

Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Lainnya: Bagaimana Cara Menentukan Besaran Tunjangan Hari Raya Dan Tunjangan Lainnya?

Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya? – Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya merupakan hak pekerja yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemahaman yang tepat mengenai dasar hukum ini penting bagi pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam pemberiannya.

Table of Contents

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur THR dan Tunjangan Lainnya

Di Indonesia, pengaturan THR dan tunjangan lainnya tercantum dalam berbagai peraturan, utama berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka, terutama menjelang hari raya keagamaan. Peraturan tersebut mencakup aspek pemberian, besaran, dan sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Contoh Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Terkait THR

Sebagai contoh, peraturan pemerintah dan keputusan menteri terkait THR kerap mengalami pembaruan setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang secara spesifik mengatur tentang pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Permenaker ini biasanya memuat detail teknis seperti batas waktu pembayaran, mekanisme penghitungan, dan prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam pembayaran THR.

Perbedaan Regulasi THR bagi Pekerja Formal dan Informal

Terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi THR bagi pekerja formal dan informal. Pekerja formal yang terikat kontrak kerja umumnya memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan hak atas THR yang lebih terjamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pekerja informal seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang sama, sehingga pemberian THR lebih bergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja informal, meskipun tantangannya cukup kompleks.

Perbandingan Regulasi THR Antar Sektor Pekerja

Berikut perbandingan regulasi THR di beberapa sektor pekerjaan. Perlu diingat bahwa detail regulasi dapat berubah sesuai dengan peraturan terbaru. Informasi ini merupakan gambaran umum dan sebaiknya dikonfirmasi dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Sektor Pekerja	Dasar Hukum	Besaran THR	Batas Waktu Pembayaran
Pemerintah	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait ASN	Satu bulan gaji	H-7 sebelum hari raya
Swasta	Permenaker	Satu bulan gaji	H-7 sebelum hari raya
BUMN	Peraturan Perusahaan dan Permenaker	Satu bulan gaji (dapat bervariasi tergantung kebijakan perusahaan)	H-7 sebelum hari raya

Ringkasan Poin-Penting Regulasi THR yang Berlaku Saat Ini

Berikut ringkasan poin penting yang perlu diperhatikan terkait regulasi THR:

THR wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh di sektor formal.
Besaran THR umumnya satu bulan gaji, dapat bervariasi tergantung kebijakan perusahaan dan jenis pekerjaan.
Batas waktu pembayaran THR biasanya H-7 sebelum hari raya keagamaan.
Terdapat sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan pembayaran THR.
Pekerja informal memiliki perlindungan yang lebih terbatas dibandingkan pekerja formal terkait THR.

Komponen Perhitungan THR

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perhitungan THR melibatkan beberapa komponen yang perlu dipahami agar proses penghitungannya akurat dan sesuai ketentuan. Berikut penjelasan detail mengenai komponen-komponen tersebut.

Menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya memang perlu perhitungan matang, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Pertanyaannya, bagaimana hal ini berdampak pada struktur biaya operasional, terutama jika perusahaan Anda beroperasi secara virtual? Nah, menarik untuk dipertimbangkan apakah model bisnis tersebut efisien, misalnya dengan memanfaatkan Apakah virtual office bisa digunakan untuk bisnis sosial?

, sehingga bisa membantu menekan biaya operasional dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk tunjangan karyawan. Dengan demikian, perencanaan yang baik untuk pengelolaan keuangan perusahaan akan memudahkan dalam menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya yang sesuai.

Rincian Komponen THR yang Wajib Diberikan

Berdasarkan peraturan yang berlaku, komponen utama THR adalah upah atau gaji pokok. Upah pokok ini merupakan dasar perhitungan THR. Selain upah pokok, ada beberapa tunjangan tetap yang mungkin termasuk dalam perhitungan THR, tergantung pada kesepakatan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya memang perlu perhitungan matang, memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan perusahaan dan kesepakatan bersama. Proses ini seringkali berkaitan dengan administrasi perusahaan, termasuk memastikan data alamat perusahaan selalu terbarui. Jika perusahaan Anda berencana pindah kantor, silahkan cek panduan lengkapnya di Bagaimana cara mengubah alamat perusahaan? agar prosesnya lancar.

Setelah memastikan data perusahaan akurat, kembali ke perhitungan tunjangan, kita bisa fokus pada aspek lainnya seperti distribusi dan pencatatan yang tepat sesuai regulasi yang berlaku.

Cara Menghitung THR Berdasarkan Upah/Gaji Pokok

Perhitungan THR didasarkan pada upah atau gaji pokok karyawan. Untuk karyawan yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, THR dihitung sebesar satu bulan upah atau gaji pokok. Rumus perhitungannya sederhana: THR = 1 bulan x Upah/Gaji Pokok.

Contoh Perhitungan THR untuk Karyawan dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dihitung secara proporsional, yaitu berdasarkan masa kerja. Misalnya, karyawan dengan masa kerja 6 bulan akan menerima THR sebesar ½ bulan upah/gaji pokok. Rumus perhitungannya adalah: THR = (Masa Kerja/12 bulan) x Upah/Gaji Pokok. Contoh: Jika upah pokok Rp 5.000.000 dan masa kerja 6 bulan, maka THR = (6/12) x Rp 5.000.000 = Rp 2.500.000.

Komponen Tunjangan Lain yang Mungkin Termasuk dalam Perhitungan THR

Beberapa tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga, dapat termasuk dalam perhitungan THR. Namun, keberadaan tunjangan ini dalam perhitungan THR bergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan atau peraturan perusahaan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa bukan semua tunjangan termasuk dalam perhitungan THR.

Contoh Perhitungan THR yang Mencakup Upah Pokok dan Tunjangan Tetap, Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya?

Misalkan seorang karyawan memiliki upah pokok Rp 6.000.000, tunjangan jabatan Rp 1.000.000, dan tunjangan keluarga Rp 500.000. Jika semua tunjangan tersebut termasuk dalam perhitungan THR, maka total upah yang menjadi dasar perhitungan THR adalah Rp 7.500.000 (Rp 6.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000). Dengan demikian, THR yang diterima karyawan tersebut adalah Rp 7.500.000.

Penentuan Besaran Tunjangan Lainnya

Setelah membahas tunjangan hari raya, penting untuk memahami bagaimana perusahaan menentukan besaran tunjangan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Tunjangan ini berperan signifikan dalam kesejahteraan karyawan dan daya saing perusahaan. Penentuan besarannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan.

Jenis-jenis Tunjangan yang Umum Diberikan

Berbagai jenis tunjangan diberikan perusahaan di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing. Beberapa jenis tunjangan yang umum meliputi tunjangan makan, transportasi, kesehatan, anak, jabatan, dan uang lembur. Besaran tunjangan ini bervariasi, tergantung pada beberapa faktor kunci yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya memang perlu perencanaan matang, terutama jika perusahaan Anda sudah berkembang dan memikirkan untuk menjadi PT. Proses ini berkaitan erat dengan keuangan perusahaan, dan sebelumnya pastikan Anda sudah memahami Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendirikan PT? , karena hal ini akan memengaruhi struktur pengeluaran dan pendapatan perusahaan di masa depan.

Dengan begitu, perencanaan tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang lebih stabil dan terstruktur setelah resmi menjadi PT.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Besaran Tunjangan

Penentuan besaran tunjangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kebijakan perusahaan menjadi penentu utama, mencerminkan strategi kompensasi dan budaya perusahaan. Kesepakatan kerja, baik melalui perjanjian kerja bersama (PKB) maupun perjanjian kerja individual, juga berperan penting. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan standar upah di industri yang sama juga ikut mempengaruhi.

Menentukan besaran tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan lainnya memang perlu perhitungan matang, tergantung kebijakan perusahaan. Hal ini berbeda jika kita membandingkan skema penggajian di berbagai jenis badan usaha, misalnya perbedaannya cukup signifikan jika kita melihat Apa perbedaan PT dengan firma? karena struktur kepemilikan dan kewajiban hukumnya berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam memberikan benefit karyawan.

Dengan memahami perbedaan tersebut, kita bisa lebih tepat dalam menganalisis bagaimana sebuah perusahaan menentukan besaran THR dan tunjangan lainnya, termasuk pertimbangan legal dan finansial yang mendasarinya.

Contoh Perhitungan Berbagai Jenis Tunjangan

Berikut beberapa contoh perhitungan tunjangan yang umum diterapkan:

Tunjangan Makan: Umumnya dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dan nilai nominal per hari. Misalnya, jika nilai tunjangan makan per hari Rp 50.000 dan karyawan bekerja 22 hari dalam sebulan, maka total tunjangan makan adalah Rp 1.100.000 (Rp 50.000 x 22 hari).
Tunjangan Transportasi: Perhitungannya bisa berdasarkan jarak tempuh atau biaya transportasi umum. Misalnya, jika perusahaan memberikan tunjangan transportasi sebesar Rp 10.000 per hari kerja, maka total tunjangan transportasi sebulan adalah Rp 220.000 (Rp 10.000 x 22 hari).
Tunjangan Kesehatan: Besarannya bervariasi, bisa berupa santunan biaya berobat atau premi asuransi kesehatan. Perhitungannya tergantung pada jenis program kesehatan yang disediakan perusahaan.

Tabel Ringkasan Jenis dan Perhitungan Tunjangan

Jenis Tunjangan	Cara Perhitungan	Contoh
Tunjangan Makan	Nominal per hari x jumlah hari kerja	Rp 50.000/hari x 22 hari = Rp 1.100.000
Tunjangan Transportasi	Nominal per hari x jumlah hari kerja / Biaya transportasi umum	Rp 10.000/hari x 22 hari = Rp 220.000
Tunjangan Kesehatan	Bergantung pada program kesehatan	Premi asuransi kesehatan bulanan / Santunan biaya berobat
Tunjangan Anak	Nominal per anak x jumlah anak	Rp 200.000/anak x 2 anak = Rp 400.000

Perbedaan Perhitungan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Tunjangan tetap diberikan secara rutin setiap bulan dengan nominal yang sama, contohnya tunjangan jabatan. Sementara tunjangan tidak tetap, seperti uang lembur, diberikan berdasarkan jumlah jam lembur yang dikerjakan dan nominalnya bervariasi setiap bulan.

Prosedur Pemberian THR dan Tunjangan Lainnya

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang tepat dan transparan akan memastikan hak karyawan terpenuhi dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Berikut penjelasan rinci mengenai prosedur pemberian THR dan tunjangan lainnya.

Tahapan Pemberian THR

Pemberian THR umumnya melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan hingga pembayaran. Keseluruhan proses ini harus terdokumentasi dengan baik untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menentukan besaran tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya memang perlu perhitungan matang, terutama jika perusahaan sedang mempertimbangkan efisiensi biaya. Hal ini penting dipertimbangkan, apalagi jika perusahaan sedang dalam proses pengurangan beban operasional, misalnya sebelum membuat keputusan besar seperti Bagaimana cara membubarkan PT?. Proses pembubaran PT sendiri membutuhkan perencanaan keuangan yang detail, termasuk pengecekan kewajiban terakhir seperti tunjangan karyawan.

Oleh karena itu, perencanaan yang baik untuk menentukan besaran tunjangan, baik THR maupun lainnya, sangat krusial, baik sebelum maupun sesudah proses pembubaran perusahaan.

Perencanaan dan Penganggaran: Perusahaan menetapkan anggaran THR berdasarkan jumlah karyawan yang berhak dan besaran THR yang akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Perencanaan ini juga mencakup penetapan jadwal pembayaran.
Verifikasi Data Karyawan: Data karyawan yang berhak menerima THR diverifikasi, termasuk masa kerja, gaji, dan komponen lain yang mempengaruhi perhitungan THR. Proses ini memastikan keakuratan pembayaran.
Perhitungan THR: THR dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, umumnya berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Perhitungan ini harus terdokumentasi dengan jelas dan transparan.
Pembuatan Daftar Pembayaran: Daftar pembayaran THR disusun secara rinci, mencakup nama karyawan, jumlah THR yang diterima, dan metode pembayaran.
Pembayaran THR: THR dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Metode pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, tunai, atau metode lainnya yang disepakati.
Dokumentasi dan Pelaporan: Seluruh proses pemberian THR didokumentasikan dengan baik, termasuk bukti pembayaran dan laporan perhitungan. Dokumentasi ini penting untuk keperluan audit dan pelaporan.

Contoh Alur Proses Pembayaran THR

Berikut contoh alur proses pembayaran THR, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan:

Departemen SDM merencanakan dan menganggarkan THR.
Departemen SDM memverifikasi data karyawan yang berhak menerima THR.
Departemen Keuangan menghitung besaran THR masing-masing karyawan.
Departemen SDM membuat daftar pembayaran THR.
Departemen Keuangan melakukan pembayaran THR kepada karyawan melalui transfer bank.
Departemen SDM dan Keuangan mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses pemberian THR.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Sesuai Ketentuan

Perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Diagram Alur Tahapan Pemberian THR dan Tunjangan

Diagram alur dapat digambarkan sebagai berikut: Mulai dari Perencanaan -> Verifikasi Data Karyawan -> Perhitungan THR -> Pembuatan Daftar Pembayaran -> Pembayaran THR -> Dokumentasi dan Pelaporan. Setiap tahapan dihubungkan dengan panah yang menunjukkan alur proses.

Contoh Surat Edaran Perusahaan Mengenai Pemberian THR dan Tunjangan Lainnya

Surat edaran perlu memuat informasi penting seperti: Dasar hukum pemberian THR, kriteria karyawan yang berhak, besaran THR, jadwal pembayaran, mekanisme pengaduan, dan kontak person yang dapat dihubungi. Surat edaran harus disusun secara resmi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di perusahaan.

Pertanyaan Umum Seputar THR dan Tunjangan Lainnya (FAQ)

Memahami hak dan kewajiban terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan lainnya sangat penting bagi baik karyawan maupun perusahaan. Kejelasan informasi ini akan meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan proses pemberian THR berjalan lancar dan adil. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait THR dan tunjangan lainnya, beserta jawabannya.

Dasar Hukum Pemberian THR

Pemberian THR diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum utama pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan ini menjelaskan secara detail tentang siapa yang berhak menerima THR, bagaimana cara perhitungannya, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga turut mengatur hal ini secara umum.

Perhitungan THR

Perhitungan THR keagamaan umumnya didasarkan pada upah satu bulan. Namun, definisi upah tersebut mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah tunjangan yang secara rutin diterima pekerja setiap bulan, seperti tunjangan makan, transportasi, atau jabatan. Tunjangan tidak tetap, seperti bonus atau insentif, umumnya tidak termasuk dalam perhitungan THR. Rumus perhitungannya cukup sederhana: THR = Upah satu bulan (upah pokok + tunjangan tetap).

Besaran THR adalah satu bulan upah. Upah tersebut meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.

THR bagi Pekerja Baru dan yang Mengundurkan Diri

Peraturan terkait THR bagi pekerja baru dan yang mengundurkan diri memiliki ketentuan yang berbeda. Pekerja yang baru bekerja kurang dari satu tahun, akan menerima THR secara proporsional, dihitung berdasarkan masa kerja. Sedangkan bagi pekerja yang mengundurkan diri, perusahaan tetap wajib membayar THR sesuai dengan masa kerjanya hingga tanggal pengunduran diri. Perhitungannya tetap berdasarkan proporsi masa kerja.

Pekerja baru: THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.
Pekerja yang mengundurkan diri: THR dihitung berdasarkan masa kerja hingga tanggal pengunduran diri.

Batas Waktu Pemberian THR

Batas waktu pembayaran THR diatur dalam peraturan perundang-undangan. THR keagamaan Idul Fitri harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, sedangkan THR keagamaan Natal harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR

Perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran sanksi bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi Kasus Perhitungan THR dan Tunjangan

Berikut beberapa ilustrasi kasus perhitungan THR dan tunjangan untuk karyawan dengan berbagai kondisi, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ilustrasi ini menggunakan asumsi dan data tertentu, dan mungkin berbeda dengan praktik di perusahaan Anda. Selalu rujuk pada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan THR Karyawan dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Pak Budi baru bekerja di PT Maju Jaya selama 8 bulan dengan gaji pokok Rp 5.000.000,- per bulan. PT Maju Jaya memberikan THR sebesar gaji satu bulan penuh untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Perhitungan THR Pak Budi adalah:

THR = Gaji Pokok x Masa Kerja / 12 bulan = Rp 5.000.000 x 8/12 = Rp 3.333.333,-

Dalam kasus ini, Pak Budi menerima THR sebesar Rp 3.333.333,-. Perusahaan tidak memberikan tunjangan lain selain THR.

Perhitungan THR dan Tunjangan Karyawan dengan Masa Kerja Lebih dari 1 Tahun

Bu Ani telah bekerja di PT Maju Jaya selama 3 tahun dengan gaji pokok Rp 7.000.000,- per bulan. Selain gaji pokok, Bu Ani juga menerima tunjangan jabatan Rp 1.000.000,- dan tunjangan transportasi Rp 500.000,- per bulan. PT Maju Jaya memberikan THR sebesar satu bulan gaji pokok plus tunjangan tetap untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Perhitungan THR Bu Ani adalah:

THR = (Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Transportasi) = Rp 7.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000 = Rp 8.500.000,-

Bu Ani menerima THR sebesar Rp 8.500.000,-. Tunjangan jabatan dan transportasi termasuk dalam perhitungan THR karena merupakan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.

Perhitungan THR Karyawan dengan Gaji Pokok Berbeda dan Tunjangan Variabel

PT Sejahtera Abadi memiliki dua karyawan, Pak Dedi dan Bu Eni. Pak Dedi memiliki gaji pokok Rp 6.000.000,- dan tunjangan kinerja bulanan yang bervariasi, sementara Bu Eni memiliki gaji pokok Rp 4.500.000,- tanpa tunjangan kinerja. Keduanya telah bekerja lebih dari 1 tahun. PT Sejahtera Abadi memberikan THR satu bulan gaji pokok untuk semua karyawan. Tunjangan kinerja tidak termasuk dalam perhitungan THR.

THR Pak Dedi = Rp 6.000.000,-
THR Bu Eni = Rp 4.500.000,-

Meskipun Pak Dedi memiliki tunjangan kinerja, hanya gaji pokoknya yang dihitung untuk THR. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan THR dapat berbeda bergantung pada kebijakan perusahaan.

Perhitungan THR Karyawan Kontrak dengan Masa Kerja Sebagian Tahun

Cici bekerja sebagai karyawan kontrak di PT Harapan Baru selama 6 bulan dengan gaji pokok Rp 4.000.000,-. PT Harapan Baru memberikan THR proporsional berdasarkan masa kerja. Perhitungan THR Cici adalah:

THR = Gaji Pokok x Masa Kerja / 12 bulan = Rp 4.000.000 x 6/12 = Rp 2.000.000,-

Cici menerima THR sebesar Rp 2.000.000,-. Perhitungan ini menunjukkan bagaimana proporsionalitas masa kerja mempengaruhi besaran THR untuk karyawan kontrak.